UPDATERekam Media

Media: VOA INDONESIA (18/01/2021) ditulis oleh: Nurhadi Sucahyo Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gunungkidul meminta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta melakukan eksekusi putusan. Tindakan itu penting, karena GKJ Gunungkidul telah dua kali menang di pengadilan, namun putusannya tidak dilaksanakan pemerintah daerah setempat. Putusan itu terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk...

Yogyakarta, Gatra.com – Dosen Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta AB Widyatama menilai pembangunan tol oleh Kabinet Presiden Joko Widodo, terlebih di masa pandemi Covid-19 bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Negara seharusnya terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini disampaikan Widyatama yang menjadi narasumber dalam webminar “Kepentingan Ekonomi Politik...

Ditulis oleh: Pito Agustin Rudiana Yogyakarta, IDN Times – Pagebluk COVID-19 belum mereda. Data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 10 April 2020 disebutkan kasus positif sebanyak 3.512, pasien sembuh 282 orang, dan pasien meninggal 306 orang. “Dan virus Corona sudah menginfeksi manusia di 34 provinsi di Indonesia,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad...

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Muhammad Ilham Baktora Selasa, 21 April 2020 | 16:35 WIB   SuaraJogja.id – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil DIY Basmi Covid-19 membuka Pos Pengaduan untuk hak kesehatan dan hak atas pekerjaan dampak Covid-19. Hal itu menyusul banyaknya posisi pekerja dan buruh yang rawan diberhentikan oleh perusahaan sewaktu-waktu tanpa mendapatkan...

Himmah Online, Yogyakarta – Women March Yogyakarta bersama dengan Lavender Study Club dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengadakan diskusi mengenai urgensi pengesahan RUU PKS. Diskusi yang berjudul “Mau Dibawa Ke Mana RUU PKS?” diadakan pada Senin, 3 Februari 2020 sore hari di kantor LBH Yogyakarta, Prenggan, Kotagede. Staf divisi penelitian, informasi dan dokumentasi LBH Yogyakarta,...

Yogyakarta, Gatra.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dituntut untuk transparan dalam menangani virus Corona Covid-19. Pemda DIY pun dinilai lamban dalam membuka informasi penanganan pandemi Covid-19. Hal ini disuarakan jaringan masyarakat sipil Yogyakarta yang terdiri atas sejumlah lembaga yakni Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Combine, Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta,...

Oleh: Pito Agustin Rudiana Yogyakarta, IDN Times – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengingatkan Corona Virus Disease (COVID-19) telah diklasifikasikan sebagai bencana nonalam oleh pemerintah pusat per 11 Maret 2020 lalu. Semestinya Pemda DIY segera mengambil langkah pencegahan, penanggulangan dan kontrol yang diarahkan pada pengurangan resiko persebaran virus Corona dengan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. “Sudah...

TEMPO.CO, Yogyakarta – Polisi memeriksa poster dan spanduk yang disiapkan para aktivis sebelum memperingati Hari Perempuan Internasional di Yogyakarta pada Ahad, 8 Maret 2020. Puluhan polisi berjaga sejak Ahad pagi, 8 Maret 2020 di taman parkir Abu Bakar Ali dan memeriksa setiap spanduk yang dibawa aktivis. Polisi wanita dan laki-laki meminta satu per satu demonstran membuka spanduk dan bertanya tentang isi...

tirto.id – Pendeta Tigor Yunus Sitorus, pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu Bantul sepakat mencabut gugatan ke Bupati Bantul Suharsono soal pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja. Ia juga bersedia memindah lokasi gereja. Pendeta Sitorus dan Suharsono pada Rabu (8/1/2020) bertempat di Kantor Bupati mendatangani surat kesepakatan yang salah satu isinya adalah kersedian...

Harianjogja.com, JOGJA-Banyaknya pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah lewat Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2015 dan 2020 di DIY dinilai bersifat destruktif. Pasalnya pembangunan itu mengesampingkan kepentingan lingkungan, minim keterlibatan masyarakat dan kerap melanggar HAM. Direktur LBH Jogja, Yogi Zulfadhli, menjelaskan pembangunan destruktif ini mengakibatkan munculnya konflik agraria di berbagai titik di Jogja dan Jawa Tengah, di...

Yogyakarta– Lembaga Bantuan Hukum menyebut proyek infrastruktur dan diskriminasi kelompok minoritas menjadi catatan buruk sepanjang 2019. Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli menyebutkan berbagai proyek infrastruktur di Yogyakarta merampas ruang hidup masyarakat. Proyek besar itu di antaranya pembangunan Bandar Udara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atau Yogyakarta International Airport. Proyek bandara itu menggusur...

Sengketa PKL Gondomanan dan Eka Aryawan berujung dengan PKL yang digusur dan dituntut ganti rugi 1,12 miliar. Lpmarena.com- Dia tersenyum menyalami sodoran tanganku. Pakaiannya rapih. Batik merah dan celana bahan hitam melekat pada tubuhnya. Namanya Sugiynadi, penjual Bakmi di Jalan Brigjen Katamso Nomor 12, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Sorotan mata Sugiyandi menyimpan beban. Sebentar lagi, juru sita...

Pendeta Tigor Yunus Sitorus dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel, menggugat bupati Bantul ke Pengadilan. Gugatan dilayangkan terkait pembatalan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk gereja tersebut. YOGYAKARTA — Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel berada di Kecamatan Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta. Pembacaan gugatan dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Kamis (21/11). Puluhan warga Kampung...

oleh: Nadia Intan Fajarlie (Wargajogja.net) Tak hanya mengawal berbagai kasus hukum bagi warga yang tidak mampu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga menjalankan program-program yang menumbuhkan kesadaran hukum bagi warga di DIY dan sekitarnya. Selain malayani bantuan hukum, lembaga yang dijamin oleh UU No 16 tahun 2011 ini juga menggelar berbagai aksi menyuarakan sikap atas...

Merdeka.com – Warga Karangkandri, Cilacap mengeluhkan pencemaan limbah batu bara di sekitar PLTU batu bara. Debu-debu dari Ash Yard, tempat pembuangan limbah hasil pembakaran batu bara, mencemari permukiman warga di Dusun Winong, Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap. Dusun Winong kerap dihujani debu limbah. Kondisi ini mengancam kesehatan, kenyamanan dan perekonomian 290 kepala keluarga atau sekitar 877 jiwa...

Pantai selatan Jawa ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami oleh pemerintah. Karena itu, keputusan Jokowi untuk membangun Bandara Internasional Yogyakarta di tepi laut, dipertanyakan sejak awal. Hari Senin (29/7), sekelompok warga dan aktivis kembali mengirimkan pertanyaan itu, lewat sebuah surat ke Presiden Jokowi.

Dalam unjuk rasa tersebut, tiga tuntutan utama dari FMWPL adalah menyelesaikan persoalan dampak-dampak lingkungan yang disebabkan oleh PLTU S2P Cilacap, memberikan sanksi kepada PLTU S2P Cilacap atas kesalahan yang mengakibatkan dampak-dampak lingkungan, dan mendorong adanya kaji ulang AMDAL PLTU S2P Cilacap.

KULON PROGO (kabarkota.com) – Proyek pembangunan Bandar Udara (Bandara) Yogyakarta International Airport (YIA) di Temon, Kulon Progo, DIY hingga kini masih dikebut untuk mencapai target penyelesaian maksimal awal tahun 2020 mendatang. Project Manager Bandara YIA, Taochid Purnomo Hadi mengungkapkan, saat ini progres pembangunanya mencapai 57%. Sedangkan 43% bangunan yang belum terselesaikan adalah bagian terminal dan fly over. “Minggu ini...

Serat.id, Utusan Komnas HAM akhirnya turun menemui warga Winong Kabupaten Cilacap mengecek langsung pencemaran limbah B3 PLTU Karang Kandri. Kunjungan Komnas HAM sebagai tindak lanjut dari pelaporan warga pada bulan September 2018. Komnas HAM bersama warga bertemu di balai dusun Grumbul untuk berdialog mengenai keluhan warga tentang dampak beroprasinya PLTU PT S2P. “Komnas HAM ingin...

Yogyakarta, Gatra.com – Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”,  Yogyakarta,  Eko Teguh Paripurno menegaskan bencana banjir di Kota Gudeg selama musim hujan akibat salah kelola air. Masifnya pembangunan yang tak sesuai peruntukan, terutama hotel, turut memperparah keadaan. Hal ini dikemukakan dalam Diskusi Kotagede #1 yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta...

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengadukan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo ke Komnas HAM atas tindakan represif terhadap warga penghuni tanah Kentingan Baru, Jebres, Surakarta. 

A meeting between local administration officials and residents decided on Wednesday night to close down the Al Fatah Pesantren Waria (Islamic boarding school for transgender students) in Jagalan subdistrict, Banguntapan district, Yogyakarta. The meeting, which was held at the Jagalan subdistrict hall, also agreed not to allow any religious activity at the school site. “We...

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Hamzal Wahyudin mengecam dan menyesalkan tindakan represif aparat dalam menangai aksi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu, 30 Januari. Sebab, sejumlah mahasiswa mengalami luka memar di badan dan bagian mata. “Aparat (polisi) harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan melakukan tindakan represif,” kata Hamzal di Kantor LBH Yogyakarta,...

TEMPO.CO, Yogyakarta – Lima pedagang kaki lima (PKL) yang kalah dalam kasus sengketa tanah keraton melawan Eka Aryawan, sebagai pemegang kekancingan atau hak pinjam pakai atas tanah keraton tersebut, resmi mengajukan banding di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rabu, 24 Februari 2016. Adapun untuk biaya administrasi para pedaganga harus membayar Rp 2 juta. Uang itu berasal dari...

WATES (KRjogja.com) – Polres Kulonprogo angkat bicara soal rencana paguyuban penolak bandara Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya yang akan melaporkan tindakan aparat ke Komnas HAM dan Propram DIY. Wakapolres Kulonprogo. Kompol Andreas Deddy Wijaya menegaskan, pengamanan verifikasi pendataan lahan bandara di Kecamatan Temon Selasa (16/2/2016) lalu sudah sesuai dengan Standar...

Yogyakarta, CNN Indonesia — Sejumlah aparat Kepolisian Sektor Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengamankan Pondok Pesantren Al-Fattah Waria. Pengamanan khusus karena adanya ancaman penyegelan oleh organisasi massa Islam tertentu.

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengecaman tindakan aparat yang melukai 15 warga Kulon Progo. Hal itu terjadi saat warga penolak rencana pembangunan bandara tersebut melakukan aksi saat proses pematokan lahan di Desa Palihan, dan Glagah, Kecamatan Temon, Selasa, 16 Februari. Belasan warga mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Pendamping warga dari LBH Yogyakarta,...

YOGYA (KRjogja.com) – Putusan PN Yogyakarta, Kamis (11/2/2016) yang menganggap para PKL Gondomanan melanggar hukum dengan menempati tanah kekancingan Eka Aryawan sangat disesalkan oleh lima PKL. Upaya banding akan dilakukan tim kuasa hukum dari LBH Yogyakarta, namun kelima PKL akan mendatangi Kraton untuk memohon kebijaksanaan. Budiono, salah satu PKL mengungkapkan kekecewaan atas putusan hakim siang...

Kentingan Baru, Jebres Solo (Minggu, 18 Maret 2013) Sebanyak 20an warga yang merupakan perwakilan dari Paguyuban Harapan Jaya  Kentingan Baru Jebres Solo mengadakan pertemuan dengan Tim Advokasi dari LBH Yogyakarta. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari pengaduan beberapa Pimpinan Paguyuban pada LBH sebelumnya, salah satunya Andreas Y. A. Pengaduan itu terkait persoalan Konflik lahan tempat...

Laporan Reporter Tribun Jogja Chatarina Binarsih TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Puluhan pedagang pasar Kolombo menggeruduk kantor kepala desa Condong Catur Rabu (7/11/21012). Mereka memprotes inisiatif pemerintah Desa Condong Catur yang sedang merenovasi Pasar Kolombo. Namun rencana tersebut dinilai pedagang tak matang. Sebab tempat sementara pedagang berjualan dianggap sangat tidak layak. “Tata letak tempat penampungan pedagang menurun...

SLEMAN (KRjogja.com) – Massa dari Persatuan Pedagang Pasar Kolombo (P3K) berunjukrasa di Balai Desa Condongcatur, Kabupaten Sleman, Rabu (7/11/2012) dalam rangka memperingati satu tahun penggusuran dan berharap kekisruhan ini segera diselesaikan. “Sudah setahun ini nasib pedagang terkatung-katung akibat relokasi. Kami meminta pemerintah desa untuk segera menyelesaiakan masalah ini,” ujar Ketua P3K, Sumarsih Satijo kepada KRjogja.com...

TEMPO.CO, Yogyakarta – Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mengalir dari mana-mana. Di Yogyakarta, para pendukung KPK yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk KPK (AMUK) membawa anjing pelacak jenis Golden Red. Dalam rasa yang berlangsung di istana negara Gedung Agung, Yogyakarta ini, anjing pelacak tersebut diberi kalung dengan gantungan kertas bertuliskan ”Mencari Jejak SBY”. Anjing itu...

TEMPO.CO, Yogyakarta — Puluhan koalisi jaringan masyarakat sipil Yogyakarta yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk KPK (AMUK) akan mengunjungi kantor Polisi Resor Kota Yogyakarta, Senin, 8 Oktober 2012. Mereka akan memberikan bunga rangkai kepada Polresta sebagai simbol upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. “Ini aksi keprihatinan dan duka mendalam atas perseteruan KPK dengan Polri yang...

JOGJA–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja menegaskan akan mendampingi PKL Titik Nol Kilometer terkait kericuhan saat razia PKL oleh Satpol PP Kota Jogja pada Senin (9/7) malam. Direktur LBH Jogja, Samsudin Nurseha mengatakan, pihaknya akan mendampingi pedagang. Ia menyarankan PKL untuk melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan anggota Satpol PP ke Polda DIY. Menurut dia, meski sudah...

SLEMAN (KRjogja.com) – Ratusan pedagang pasar Kolombo yang tergabung dalam persatuan pedagang pasar kolombo (P3K) menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada Komnas HAM yang datang ke lokasi pasar, Kamis (5/7). Dalam aspirasinya, Ketua P3K Pasar Kolombo, Sumarsih Satijo mengatakan sejak bulan Oktober 2011 para pedagang tidak diperbolehkan berjualan di pasar dengan alasan mau direnovasi. “Tepatnya pada...

SLEMAN (KRjogja.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengunjungi Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, Sleman, Kamis (5/7). Kedatangan tim yang beranggotakan lima orang ini untuk membantu menyelesaikan kisruh pedagang pasar setempat dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes). “Sebelum pembangunan pasar selesai hal ini seharusnya dinegosiasi dan diakomodir oleh pemerintah desa. Jangan sampai ada pedagang setelah...

Thursday, 05 July 2012 YOGYAKARTA– Kasus sengketa kios di Mall Saphir Square Yogyakarta antara pemilik kios dan Bank Bukopin resmi ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM). Kemarin,Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Nur Kholis datang ke Kota Gudeg untuk menindaklanjutinya. Menurut Nur Kholis saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, pihaknya...

Tribun Jogja – Rabu, 4 Juli 2012 21:09 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan untuk menginvestigasi sengketa kios Saphir Square di Yogyakarta. Langkah Komnas HAM itu menindaklanjuti aduan dan permintaan para pemilik kios yang terancam kehilangan asetnya karena dilelang kurator. Untuk itu,...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Puluhan pemilik kios Saphir Square mendatangi Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (14/6/2012) siang ini. Mereka minta dukungan DPRD DIY agar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak melelang kios yang mereka klaim telah sah menjadi hak milik. Pukul 11.00, para pemilik kios mulai berdatangan ke Gedung DPRD DIY. Didampingi Lembaga Bantuan...

PENGGUSURAN: PKL Depan Kampus MMTC Jogja Tolak Relokasi SLEMAN—Paguyuban pedangan kaki lima (PKL) MMTC berunjuk rasa di depan Kampus Sekolah Tinggi Multimedia MMTC, Senin (11/6). Mereka menolak dipindahkan dari tempat berjualan saat ini. Koordinator Paguyuban PKL MMTC, Heri Widodo mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah diajak bicara masalah penggusuran. Namun, menurut dia, tiba-tiba sudah ada...

SLEMAN– Merasa diteror oleh oknum dari Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC), para pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di depan kampus tersebut menggelar unjuk rasa kemarin (11/6). Mereka yang tergabung dalam Paguyuban PKL Jom menolak digusur. Mereka juga tidak mau dipindahkan ke lokasi lain. Ketua Paguyuban PKL Jom Heri Widodo mengungkapkan masalah penggunaan lahan...

Tolak Digusur, PKL Geruduk Kampus MMTC Tuesday, 12 June 2012 SLEMAN – Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Jombor menggeruduk Kampus Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta di Jalan Magelang Km 6 Mlati, Sleman, kemarin. Mereka menolak rencana penggusuran puluhan lapak PKL oleh kampus. Berdasarkan informasi yang diperoleh,penggusuran PKL di sekitar kampus MMTC Yogyakarta rencananya dilakukan kemarin....

JOGJA — Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja Samsudin Nurseha berpendapat permasalahan yang menimpa para pemilik kios Saphir Square bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Kota Jogja. Yang menimpa para pemilik kios saat ini akan menyebabkan investor enggan berinvestasi di Jogja akibat lemahnya kepastian hukum. “Sekarang mana ada yang mau berinvestasi dengan situasi...

TRIBUNJOGJA.COm, YOGYA –  Dengan raut muka penuh harap. Sekitar sepuluh perwakilan Persatuan Pedagang Pasar Kolombo, Jalan Kaliurang, Sleman mendatangi Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Perwakilan DIY-Jawa Tengah di Jalan Wolter Monginsidi, Tegalrejo, Yogya. Pedagang datang guna menjelaskan persoalan yang menimpa dan berharap agar kontra kesepakatan dengan pemerintah desa segera diselesaikan secepatnya. Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kolombo...

TRIBUNNEWS.COM,YOGYA – Merasa direlokasi ke pasar sementara secara paksa oleh pihak Desa, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kolombo Yogyakarta, Ny Sutijo bersama sekitar 20 pedagang mengadu ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Senin (28/11/2011). Mereka tak terima sebab sejak 6 November 2011 lalu, Pasar Kolombo Jalan Kaliurang, Condongcatur, Sleman yang menjadi tempat mencari nafkah ditutup...

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA –  Merasa direlokasi ke pasar sementara secara paksa oleh pihak Desa, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kolombo Yogyakarta, Ny Sutijo bersama sekitar 20 pedagang mengadu ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Senin (28/11). Mereka tak terima sebab sejak 6 November 2011 lalu, Pasar Kolombo Jalan Kaliurang, Condongcatur, Sleman yang menjadi tempat mencari nafkah...

YOGYA – Dua pekerja Palm Cafe, Umbulharjo, Yogyakarta mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Rabu (9/11/2011) siang. Mereka mengaku diperlakukan tidak adil oleh pihak manajemen yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak. “Tadi ada dua orang menyampaikan aduan ke kami terkait ketidakadilan manajemen Palm Cafe dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Kepala Advokasi LBH Yogyakarta,...

Sumber : Tribun Jogja – Selasa, 25 Oktober 2011 10:51 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Rina Eviana TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pihak manajemen Saphir tidak memperbolehkan wartawan dari sejumlah media melakukan peliputan mediasi karut marutnya manajemen Saphir Square bersama sejumlah pemilik kios di Gedung DPRD, Selasa (25/10/2011). Ketua Komisi A, Chang Wendryanto kepada wartawan menyampaikan pihak Saphir...

Sumber : Tribun Jogja – Selasa, 25 Oktober 2011 10:35 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Rina Eviana TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kasus karut marut Saphir Square hingga kini terus berlanjut. Setelah kemarin Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menutup sementara operasionalisasi 106 kamar Hotel Saphir yang terletak di lantai 3 Mall Saphir Square, kini giliran manajemen dipanggil komisi...

Sumber : Tribun Jogja – Senin, 24 Oktober 2011 14:05 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Rina EvianaTRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Hotel Saphir Yogyakarta yang beroperasi di lantai 3 Saphir Square diminta ditutup sementara hingga izin dikeluarkan Pemkot Yogyakarta. Penutupan ini dilakukan setelah sidak Komisi A DPRD Yogyakarta  mendapati usaha hotel tersebut diketahui tidak berizin alias ilegal.Hari ini,...

YOGYA (KRjogja.com) – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak ke Saphir Square dan Hotel Saphir meneruskan laporan dari para pemilik kios di mall itu. Bahkan, anggota dewan harus menunggu selama empat jam untuk menemui manajemen. Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendyanto, Kamis (20/10) menilai manajemen melakukan pelanggaran...

YOGYA (KRjogja.com) – Belasan pemilik kios di floor ground Saphir Square mendatangi DPRD Kota Yogyakarta untuk membantu penyelesaian sengketa antara pedagang dengan manajemen. Seorang pemilik kios, Mashudi, Kamis (20/10) menjelaskan perselisihan terjadi sejak tahun 2007/2008 dimana para pembeli sudah meluncasi cicilan pembayaran Rp 150-400 juta. Namun, hingga saat ini sertifikat belum diserahkan manajemen mall. Bakan,...

Thursday, 13 October 2011 YOGYAKARTA– Belasan warga Beran Lor,Tridadi, Sleman menolak keberadaan menara (tower) seluler milik PT XL Axiata yang ada di wilayahnya. Mereka minta tower tersebut dirobohkan karena membuat warga tidak nyaman. Siang kemarin mereka mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta untuk meminta perlindungan dan bantuan hukum. Tower BTS yang dipermasalahkan ini sebenarnya...

YOGYAKARTA– Rini Astuti, 30, warga Kulonprogo diduga telah menjadi korban malapraktik pada pelaksanaan KB gratis pada sosialisasi pasangan bupati akhir April silam. Korban saat ini tengah mengandung tujuh bulan dengan alat kontrasepsi IUD masih berada di dalam rahim. Bersama dengan suaminya, Supardi, mereka mengadukan permasalahan ini ke lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Menurut Rini, dia...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Rini Astuti (30 tahun) kini hamil tujuh bulan. Ia mengikuti Keluarga berencana (KB), namun tetap hamil. Belakangan, ia sering mengalami kesakitan pada perut dan dadanya. ”Saya sering sesak nafas dan mual-mual,” katanya. Ia mendatangi petugas yang berwenang untuk menanyakan hal ini. Namun, ia mengaku kerap dipingpong. Tak puas, warga Sanggrahan Lor, Bendungan,...

YOGYA (KRjogja.com) – Setelah 12 hari lamanya melakukan aksi mogok makan dan tidak mendapatkan tanggapan, Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulonprogo (PPLP-KP) dan Sekolah Bersama (Sekber) melakukan demonstrasi menuntut ketegasan sikap anggota DPRD DIY, Senin (3/10). Selama beberapa jam mereka melakukan pendudukan massa di gedung dewan setempat, yang akhirnya ditemui langsung oleh ketua DPRD DIY, Youke...

JOGJA–Sumanto, 42, salah satu aktivis yang melakukan aksi mogok makan di depan gedung DPRD DIY menolak tambang pasir besi Kulonprogo, Selasa (27/9) dilarikan ke RS setelah tak makan selama tujuh hari. Sumanto yang juga salah satu Koordinator Lapangan (Korlap) Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo itu dilarikan ke RS PKU Muhamadiyah setelah sejak kemarin mengeluh...

KULONPROGO—Warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) tetap akan berjuang terus untuk menolak keberadaan tambang pasir besi di Kulonprogo. Penolakan tersebut kembali ditegaskan dalam acara Syawalan dan Mujahadah Warga PPLP di Dusun Tiga, Karangwuni, Kecamatan Wates, Senin (26/9). Ketua PPLP Kulonprogo, Supriyadi menjelaskan, perjuangan yang dilakukan masyarakat PPLP untuk menolak keberadaan tambang pasir...

Friday, 09 September 2011 09:39 WATES – Kuasa Hukum Tujiko alias Kelep dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta menyerahkan berkas memori banding kepada Pengadilan Negeri (PN) Wates Kamis (8/9) sekitar pukul 11.00. Salah seorang kuasa hukum dari LBH Jogjakarta Samsudin Nurseha mengatakan berkas pengajuan banding tersebut diserahkan kepada hakim Pengadilan Tinggi (PT). Tujuannya untuk menerima...

Tuesday, 23 August 2011 08:30 WATES -Terdakwa Tukijo alias Kelep (45) warga Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur yang terjerat dalam kasus penyanderaan tujuh karyawan lepas PT Jogja Magasa Iron (JMI) akhirnya dijatuhi vonis hukuman 3 tahun penjara dalam sidang putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Wates, Kulonprogo. Ratusan massa sempat memanas karena tidak terima...

Senin, 22 Agustus 2011 20:50:00 KULONPROGO  (KRjogja.com) – Tukijo ( 45) warga Gupit, Karangsewu, Galur, Kulonprogo, divonis hukuman 3 tahun penjara potong tahanan oleh PN Wates setelah terbukti berniat dan sengaja merampas kemerdekaaan sehingga menyebabkan penderitaan orang lain. Vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim diketuai IG.Eko Purwanto SH,M.Hum lebih berat 1 tahun dari tuntutan jaksa...

Senin, 15 Agustus 2011 20:23:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Penambangan pasir besi akan segera dilakukan perusahaan pemrakarsa PT Jogja Magasa Iron (JMI) di wilayah Pedukuhan II Desa Karangwuni Kecamatan Wates. Pada tahap awal, lahan yang dimanfaatkan perusahaan tersebut seluas 20 hektar dengan rincian 14 hektar untuk penambangan, sedangkan 6 hektar diperuntukkan bangunan pabrik pilot plain. “Penambangan...

Minggu, 14 Agustus 2011 19:00:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Kalangan petani pesisir yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kabupaten Kulon Progo, menolak semua rencana pembangunan pemerintah daerah setempat yang menggunakan lahan pesisir. “Kami tetap akan menolak segala bentuk pembangunan maupun proyek seperti penambangan pasir besi, dan bandara internasional, karena lahan yang digunakan di kawasan pesisir,...

Monday, 08 August 2011 12:53 WATES – Pembayaran ganti rugi tahap kedua yang akhir pekan lalu berhasil dilakukan PT Jogja Magasa Iron kepada 96 warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kulonprogo tidak menyurutkan nyali warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) untuk terus menolak rencana penambangan pasir besi. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris PPLP, Sukarman. Dirinya mengaku...

Thursday, 04 August 2011 KULONPROGO – Gugatan yang dilayangkan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terkait Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2/2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Pertimbangannya, Perda RTRW Provinsi DIY Tahun 2009-2029 mulai berlaku sejak diundangkan, yakni 4 Maret 2010.Sedangkan permohonan hak uji materiil baru diajukan 20...

Wednesday, 03 August 2011 11:02 Pemprov Menang Gugatan Perda RTRW MA Tak Terima Gugatan Petani Pesisir Kulonprogo JOGJA – Upaya hukum sejumlah petani pesisir Pantai Selatan Kulonprogo menggugat Perda DIJ No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIJ kandas. Gugatan uji materiil yang diajukan 10 orang petani yang tinggal di Galur,...

29/07/2011 08:38:26 WATES (KR) – Dianggap melakukan penyanderaan terhadap 10 karyawan pasir besi PT Jogya Magase Iron (JMI) di Gupit Karangsewu Galur Kulonprogo, Tukijo (55) warga Gupit, Kamis (28/7), dituntut selama 2 tahun penjara oleh Jaksa Nicolas Huluhelew SH. Dalam surat tuntutan yang dibacakan di hadapan majelis hakim PN Wates yang diketuai Ig Purwanto SH,...

YOGYA (KRjogja.com) – Sebanyak 12 orang anggota Jogja Police Watch (JPW) menyatakan mundur dari kepengurusan organisasi tersebut. Kemunduran ini berkaitan dengan beberapa permasalahan terutama terkait beberapa visi dan misi yang dianggap tidak lagi sejalan. Salah satu perwakilan dari anggota yang mundur, Beny Susanto mengungkapkan, JPW saat ini dianggap telah tidak sejalan dengan visi misi organisasi...

Yogyakarta – Puluhan orang dari Komunitas Masyarakat (Terlanjur) Dagadu Djokdja mengadu ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Mereka yang mencari kehidupan dari bisnis suvenir sandang khas Kota Gudeg itu menolak disebut sebagai pemalsu Dagadu. Mereka resah dan khawatir akan adanya somasi dari PT Asli Dagadu Djokdja (ADD) agar menghentikan perdagangan segala produk berlabel Dagadu...

YOGYA (KRjogja.com) – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, M Irsyad Thamrin menjelaskan, pihaknya siap memberikan dukungan pada Wakil Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki yang pernah membeberkan kejanggalan profesionalisme hakim dtubuh Mahkamah Agung (MA). LBH siap mengumpulkan para pengacara Yogyakarta untuk mendukung Suparman, yang kini diperkarakan oleh MA ke Mabes Polri. “Kami sebagai bagian dari...

KULONPROGO – Petani pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) harus menerima pil pahit. Gugatan praperadilan yang diajukan oleh Tukijo, 45, melalui LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum terkait proses penangkapannya oleh polisi, tidak diterima oleh hakim. Hakim memutuskan penangkapan yang dilakukan terhadap korlap PPLP Dusun Gupit, Karangwesu,Galur itu sudah sesuai dengan...

KULONPROGO – Biro Hukum Polda DIJ selaku termohon dalam kasus Tukijo yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Wates memohon hakim ketua agar sidang pra-peradilan ditolak dan permohonan tidak diterima. Dalam pembacaan Duplik dan pembuktian, mereka juga mengaku proses penangkapan yang dilakukan kepada Tukijo sudah sesuai prosedur. Jumat (20/05) kemarin. Dalam pembacaan duplik tersebut, Biro Hukum Polda...

KULONPROGO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil serta alasan yang dikemukakan oleh Biro Hukum Polda DIJ selaku termohon dalam jawabannya terkait penangkapan Tukijo. Pihaknya membantah bahwa proses penangkapan yang dilakukan Polri sudah sesuai prosedur, hal tersebut disampaikan dalam pembacaan Replik yang diselengarakan di pengadilan Negeri Wates, Kulonprogo.. Kamis...

KULONPROGO – Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta menilai jawaban yang disampaikan oleh pihak Biro Hukum Polda DIJ selaku termohon yang mewakili Kapolres Kulonprogo dalam sidang pra peradilan kasus Tukijo hanya bersifat normatif. Jawaban tersebut disampaikan oleh pihak Biro Hukum Polda DIJ di kantor Pengadilan Negeri wates, Kulonprogo. Rabu ( 18/05) kemarin. Dalam sidang pra...

LBH: Polisi Langgar Hukum Acara Pidana KULONPROGO – Sidang perdana praperadilan kasus penyanderaan yang dilakukan oleh aktivis paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terhadap beberapa karyawan lepas PT Jogja Magasa Iron (JMI) masih akan dilanjutkan minggu depan. Dalam pengajukan permohonan proses praperadilan yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Wates tersebut, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta...

LBH Gugat Kapolres Kulonprogo Buntut Penangkapan Ketua PPLP Kulonprogo JOGJA – Penangkapan Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo, Tukijo pada 1 Mei silam, berbuntut. LBH Jogja, kemarin (9/5) telah mendaftarkan tuntutan praperadilan terhadap Kapolres Kulonprogo di Pengadilan Negeri Wates. Pendaftaran praperadilan penangkapan Tukijo yang dinggap tak sesuai prosedur itu teregistrasi dengan nomor 01/Pid.PraPeradilan/2011/PNWT. Sidang...

berikut surat dukungan untuk Bapak Tukijo (Aktivis petani yang menolak tambang yang dikriminalisasi dengan pasal 333 junto 335…. berikut surat dukungannya kami lampirkan : (KOP LEMBAGA) (Tempat dan tanggal) No : Hal : Pengaduan Kriminalisasi Petani Kepada Yth. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di- Tempat. Dengan Hormat, Tukijo adalah petani PPLP yang berusia 46 Tahun,...

Selasa, 03 Mei 2011 16:25:00 YOGYA (KRjogja.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mendesak Polda DIY untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo. Termasuk pada penangkapan salah seorang warga, Tukijo (43) yang dinilai telah menyalahi aturan undang-undang. Direktur LBH Yogyakarta, M. Irsyad Thamrin mengungkapkan, penangkapan terhadap warga petani pesisir...

KULONPROGO (KRjogja.com) – Sekitar 1.500 warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) mendatangi Mapolres Kulonprogo, Selasa (3/5). Kedatangan warga dengan 20 unit truk dan 50 sepeda motor tersebut menyampaikan tuntutan agar polisi membebaskan rekan mereka, Tukidjo warga Gupit, Karangsewu, Galur yang ditangkap polisi, Minggu (1/5), atas tuduhan melakukan penyanderaan terhadap 7 buruh lepas PT Jogja Magaza...

Selasa, 03 Mei 2011 11:39:00 YOGYA (KRjogja.com) – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi di kantor DPRD DIY, Selasa (3/5). Mereka menuntut penghentian perampasan tanah dan penambangan pasir besi di Kulonprogo. Koordinator aksi, Rendi Perdana mengungkapkan, rencana penambangan pasir besi di kawasan Kulonprogo sampai hari ini terus mendapatkan perlawanan dari...

Senin, 02 Mei 2011 21:45:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Petugas Polres Kulonprogo mengamankan Tukidjo, aktivis Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Tukijo saat ini ditahan di Mapolda DIY atas dugaan terlibat penyanderaan terhadap sejumlah buruh lepas yang bekerja di perusahaan pemrakarsa penambangan pasir besi PT Jogja Magaza Iron (JMI) beberapa waktu lalu. “Betul petugas kami memang telah...

Sumber : Harian Jogja Rabu, 27 April 2011 16:33:53 JOGJA: Pokja Akuntabilitas Pendidikan Tinggi (PATI) melapor ke Ombusdman Republik Indonesia (ORI) terkait penerapan Kartu Identitas Kendaraan (KIK) oleh UGM. “Kita ingin melaporkan pelanggaran administratif,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, Irsyad Thamrin kepada Kepala Kantor ORI, Karjono Darmoatmojo, di kantor ORI, Rabu (27/4).Irsyad menegaskan,...

Sumber : KR Jogja, Kamis, 07 April 2011 20:15:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Proses studi kelayakan penambangan pasir besi di pesisir selatan Kulonprogo menjadi molor karena kondisi keamanan kurang kondusif. Padahal idealnya, dalam satu tahun studi amdal sudah selesai. “Keterlambatan terjadi tidak lepas dari situasi keamanan yang kurang kondusif. Sehingga konsultan dan tim penyusun Amdal tidak...

Sumber : KR Jogja, Rabu, 06 April 2011 17:15:00YOGYA (KRjogja.com) – Pasca unjuk rasa menolak pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan (KIK) yang dilakukan beberapa waktu lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM mengaku mendapatkan Surat Edaran (SE) dari rektorat. Surat tersebut dikirimkan melalui Direktur Kemahasiswaaan UGM.Presiden BEM KM UGM, Lutfi Hamzah Husein mengungkapkan, beberapa...

Sumber : KR Jogja, Rabu, 06 April 2011 17:30:00 SLEMAN (KRjogja.com) – Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, Haryanto membantah melakukan black list terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi menolak pemberlakukan Kartu Identitas Kenderaan (KIK) dan cuma mengirimkan surat ederan. Surat edaran itu, kata Haryanto meminta 110 nama yang mengikuti demonstrasi dan bermaksud memberi pengertian mendalam...

Sumber : Radar Jogja Friday, 01 April 2011 10:21 KULONPROGO – Hari ketiga proses sosialisasi Amdal yang dilakukan oleh tim independen dari PT Asana WS di Balai Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulonprogo berjalan lancar. Pihaknya menilai pengusiran yang dilakukan warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) saat melakukan sosialisasi di Balai Desa Garongan dan Balai Desa...

Sumber : Harjo, Rabu, 30 Maret 2011 09:32:51 KULONPROGO: Keinginan kuat para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) untuk menolak adanya penambangan pasir besi terus disuarakan. Setelah pada Senin (28/3) PPLP menolak pengisian kuesioner yang dilakukan para Perangkat Desa (Perdes) di Desa Pleret. Selasa (29/3) kemarin, warga kembali menolak kehadiran tim independen...

Sumber : Radar Jogja Wednesday, 30 March 2011 11:16 KULONPROGO – Proses sosialisasi tim penyusun Amdal dari PT Asana WS untuk melakukan survei penelitian lingkungan di wilayah pesisir Selatan kembali mendapat kecaman dari ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Hari kedua sosialisasi yang dilakukan di Balai Desa Garongan dan Balai Desa...

Sumber : KRJogja, Rabu, 30 Maret 2011 14:17:00 SLEMAN (KRjogja.com) – Aksi penolakan pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan (KIK) yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM berlanjut hingga Rektorat. Aksi yang semula berlangsung tertib sempat ricuh karena massa memaksa masuk balai senat untuk bertemu dengan Rektor UGM. Dengan sedikit emosional karena merasa tak...

Sumber : Radar Jogja Tuesday, 29 March 2011 11:12 KULONPROGO – Sejumlah warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) tolak kegiatan sosialisasi PT Asana WS sebagai salah satu kontraktor nasional yang bertugas dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang akan digunakan untuk PT Jogja Magasa Iron (JMI). Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Balai Desa Pleret...

Radar Jogja, Tuesday, 29 March 2011 11:44 LBH Jemput Bola Beri Konsultasi Hukum Gratis JOGJA – Sudah bukan rahasia lagi jika keadilan terkesan hukum hanya berlaku bagi mereka yang memiliki uang. Bagi masyarakat miskin, mendengar kata hukum saja sudah ketakutan. Inilah yang dicoba sedang menjadi digarap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta. LBH berusaha mendorong keberanian...

Sumber : KR Jogja, Senin, 28 Maret 2011 23:18:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Upaya sosialisasi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) rencana penambangan pasir besi di Balai Desa Pleret Kecamatan Panjatan, Senin (28/3) diwarnai aksi protes warga pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Meski demikian, sosialisasi untuk mendapatkan kajian dari sisi...

http://epaper.korantempo.com/ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta melayani konsultasi hukum gratis dengan cara berkeliling. Pada tahap awal, ada delapan kecamatan yang dikunjungi para aktivis LBH di Kota Yogyakarta. Adapun daerah lain menyusul. “Kami sengaja berkeliling untuk memberi konsultasi masalah hukum dengan gratis kepada warga,” kata Sukiratna Sari, Kepala Divisi Program dan Kebijakan LBH, di area parkir...

Tribun Jogja – Senin, 28 Maret 2011 22:45 WIB Laporan Reporter Tribunjogja, Iwan Al Khasni TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Warga kurang mampu di Kota Yogyakarta yang membutuhkan konsultasi hukum kini tidak perlu khawatir soal mahalnya biaya konsultasi hukum yang kerap menjadi kekhawatiran. Sebab, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, mulai Senin (28/3), menjalankan program bantuan hukum keliling...

Senin, 28 Maret 2011 12:32 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Hendy Kurniawan TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, melaunching program Bantuan Hukum Keliling untuk masyarakat yang sulit mengakses bantuan atau pendampingan dalam menghadapi masalah-masalah hukum. Acara launching berlangsung di Pendopo Taman Parkir Abu Bakar Ali, Yogya, Senin (28/3/2011) siang. Menurut Direktur LBH Yogya,...

Jogjatv 28 March 2011 17:31 WIB Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Mengawali tour program barunya di Taman Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum, LBH Yogyakarta, Senin pagi(28/3), mulai membuka Pos Perdana Bantuan Hukum Keliling Gratis bagi masyarakat, yang menerima aduan segala permasalahan hokum, baik pidana maupun perdata. Rencananya program keliling ini akan dilakukan secara bergilir...

YOGYAKARTA, 28/3 – KONSULTASI HUKUM KELILING. Dua warga mendaftar untuk mengikuti layanan konsultasi hukum keliling secara gratis yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, di Parkir Abu Bakar Ali, Yogyakarta, Senin (28/3). Kegiatan tersebut untuk memberikan sosialisasi hukum secara luas kepada masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk berkonsultasi hukum mengenai berbagai perkara hukum yang...

KR, Senin, 28 Maret 2011 11:54:00 YOGYA (KRjogja.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta membuka layanan konsultasi hukum keliling gratis bagi masyarakat. Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi hukum secara luas sekaligus membantu warga miskin dalam konsultasi hukum. Direktur LBH Yogyakarta, M. Irsyad Thamrin mengungkapkan, tujuan dari layanan hukum keliling ini adalah wujud komitmen LBH...

Tribun Jogja – Rabu, 23 Maret 2011 17:01 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Adrozen Ahmad TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Sejumlah anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo menyerahkan kuasa hukum mereka kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Rabu (23/3/2011). Mereka meminta LBH membela dua anggota PPLP yang, Selasa (22/3/2011) kemarin, dijadikan tersangka oleh Divisi Reserse Kriminal...

Seputar Indonesia, Monday, 21 March 2011 KULONPROGO– Rencana PT Jogja Magasa Iron (JMI) untuk membuat pilot project II penambangan pasir besi di Kulonprogo tinggal menunggu perizinan. Lahan seluas 20 hektare, telah disiapkan. PT JMI telah memberikan kompensasi kepada 80 orang petani penggarap lahan pesisir ini. Pilot project II ini, rencana akan dibangun di pesisir Karangwuni...

Senin, 21 Maret 2011 08:52:28 KULONPROGO: Sebanyak 80 warga Karangwuni Wates Kulonprogo menerima uang kompensasi atas lahan garapan mereka yang akan digunakan PT. Jogja Magasa Iron (JMI) sebagai lokasi penambangan pasir besi. Penyerahan uang kompensasi dilakukan di Gedung Kaca, Kompleks Kantor Bupati Kulonprogo, Sabtu (19/3). Masing-masing warga diminta menandatangani kwitansi bukti transfer uang kompensasi kepada...

Mengurai Kisruh Rencana Penambangan Pasir Besi Friday, 18 March 2011 11:16 KULONPROGO – Jajaran Polda DIJ dan Polres Kulonprogo melakukan silaturahmi dengan warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) di Pedukuhan II, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan kemarin. Kapolda DIJ, Brigjen Ondang Sutarsa BS didampingi Dir Reskrim Polda DIJ Kombes Pol Napoleon Bonaparte dan Kapolres Kulonprogo AKBP...

Sumber : KR Jogja, Kamis, 17 Maret 2011 18:50:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Ditreskrim Polda DIY telah menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan perusakan proyek percontohan atau pilot project rencana penambangan pasir besi pada 17 Desember 2010 silam. “Tapi, kami masih perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih intensif,” tegas Dir Reskrim Polda DIY, Kombes Napoleon...

Sumber : KRJogja.com Selasa, 08 Maret 2011 03:18:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Pembukaan kembali lokasi “pilot project” atau proyek percontohan penambangan pasir besi di Pantai Trisik Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, yang sempat ditutup paksa warga pesisir yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) berjalan lancar tanpa diwarnai insiden. Dengan pembukaan kembali “pilot project” tersebut, otomatis...

Pihak JMI Tidak Ingin Tampil Konyol 02 March 2011 12:51 Sumber : RadarJogja KULONPROGO- Pemrakarsa pembangunan pasir besi, PT Jogja Magasa Iron (
JMI) masih menunggu keputusan dari pihak Polri dalam melanjutkan
rencana pembukaan pilot project pembangunan tambang pasir besi yang
terdapat di wilayah Trisik, Kecamatan Galur, Kulonprogo. Kuasa hukum Pt. JMI, Aprilia Supaliyanto mengungkapkan, agar
pelaksanaan dapat berjalan...

Sumber : KR Jogja Rabu, 02 Maret 2011 00:55:00 KULONPROGO (KRogja.com) – Mantan Kades Karangwuni, Kecamatan Wates Winarto meminta manajemen PT Jogja Magsa Iron (JMI) untuk tidak diskriminasi terhadap warga pesisr yang memilki lahan pantai berstatus hak milik atupun letter C. Hal itu diungkapkan saat musyawarah harga sewa dan gant untuk lahan untuk demplot penambangan...

Seputar Indonesia, Tuesday, 01 March 2011 KULONPROGO – Rencana pembukaan pilot project penambangan pasir besi milik PT Jogja Magasa Iron (JMI) hingga kini tidak ada kejelasan. Sebelumnya, penambangan pasir besi itu dilakukan pada Kamis (24/2) lalu, namun rencana ini ditunda karena diprotes masyarakat setempat. Pilot project yang akan dibuka ini terletak di pesisir selatan Kulonprogo,...

Radar Jogja, Friday, 25 February 2011 13:07 JMI Diminta Tak Terburu Nafsu Pemkab Segera Klarifikasi Pengukuran Lahan Tambang KULONPROGO – Bukan hanya warga PPLP yang mempersoalkan pengukuran lahan oleh sebagian warga di lokasi (rencana) megaproyek tambang pasir besi di pesisir Pantai Selatan Kulonprogo, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo pun mempermasalahkannya. Berkenaan dengan itu, Pemkab Kulonprogo...

Seputar Indonesia, Thursday, 24 February 2011 KULONPROGO(SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo memastikan pembukaan kembali pilot project penambangan pasir besi di Trisik,Kecamatan Galur ditunda dari rencana semula pada hari ini. Penundaan ini menyusul situasi di lapangan yang belum aman.Meski demikian, PT Jogja Magasa Iron (JMI) tetap berharap pembukaan pilot project itu bisa terealisasi hari ini....

Radar Jogja, Thursday, 24 February 2011 09:58 PPLP Permasalahkan Pengukuran Lahan Datangi Balai Desa Minta Difasilitasi Pertemuan KULONPROGO – Sikap sebagian warga yang mendukung adanya rencana megaproyek penambangan pasir besi di Pantai Selatan Kulonprogo, membuat gerah warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Mereka memaksa melakukan audensi dengan aparat Desa Karangwuni, untuk mencari penjelasan terkait pengukuran...

Kamis, 17/02/2011, 16:42 WIB Forum Peduli Masyarakat Yogyakarta memunculkan calon independen untuk dimajukan sebagai calon wali kota dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Yogyakarta, yaitu M Irsyad Thamrin yang kini menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. “Selama ini, kami dari masyarakat bawah selalu merasa bahwa pemimpin itu jauh dari rakyatnya, sehingga kami bermaksud mengajukan calon...

Tribun Jogja – Kamis, 17 Februari 2011 14:48 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Sigit Widya TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Forum Peduli Masyarakat Yogyakarta (FPMY) mendukung Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Irsyad Thamrin, mencalonkan diri pada pemilihan walikota (Pilwali) Yogyakarta 2011. “Kami butuh pemimpin alternatif yang mampu merubah keadaan pendidikan di Yogyakarta, terutama masalah biaya,” tegas...

CALON WALI KOTA YOGYAKARTA Baru PAN dan PPP siap berkoalisi mengegolkan Hanafi Rais dan Syukri Fadoli. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Irsyad Thamrin menyatakan siap menjadi calon independen menantang calon dari partai dalam pemilihan Wali Kota Yogyakarta yang akan digelar 25 September mendatang. Kesiapan Irsyad ini merespons dukungan Forum Peduli Masyarakat Yogya (FPMY) yang...

Radar Jogja, Friday, 18 February 2011 11:35 JOGJA – Bursa pemilihan wali kota (Pilwali) Kota Jogja 2011 mulai menunjukkan ada hal yang berbeda. Yakni dengan pencalonan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta M Irsyad Thamrin sebagai wali kota dari jalur independent. Pencalonan Isryad ini mendapatkan dukungan dari Forum Peduli Masyarakat Yogyakarta (FPMY), kemarin (18/2) di...

Tribun Jogja – Kamis, 17 Februari 2011 18:48 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Rina Eviana TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Irsyad Thamrin akan meramaikan bursa pemilihan walikota Yogyakarta, September 2011 mendatang. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Yogyakarta ini diusung Forum Peduli Masyarakat Yogya (FPMY) sebagai calon independen. “Ini merupakan mandat. Siap tidak siap, harus siap. Masyarakat...

Tribun Jogja – Kamis, 17 Februari 2011 17:53 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Rina Eviana TRIBUNJOGJA. COM, YOGYA – Gerakan Posko Rakyat (GPR) dan Forum Peduli Masyarakat Yogyakarta (FPMY) mengusung Irsyad Thamrin SH MH sebagai calon independen dalam pemilukada Yogyakarta 2011. “Kami dukung penuh Irsyad Thamrin maju sebagai pemimpin alternatif,” kata Koordinator GPR Yogyakarta,Kristriwanto, Kamis...

Tribun Jogja – Jumat, 18 Februari 2011 12:56 WIB Laporan Reporter Tribun Yogya, Putri Fitria TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Delapan orang Perwakilan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) datang ke Polda DIY, menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah, terkait konflik tambang pasir besi, Jumat (18/2/2011). “Kami mewakili 30.000 kepala keluarga dari tiga kecamatan,” ujar Widodo, warga Garongan kepada Tribun...

Radar Jogja, Saturday, 12 February 2011 11:37 SLEMAN- Kredit macet membayangi sektor perbankan di kabupaten Sleman pasca erupsi Merapi. Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan pinjaman modal berpotensi macet yang menimpa korban erupsi Merapi di Sleman mencapai total Rp 115 miliar. Itu berdasarkan perhitungan kerugian sektor ekonomi akibat erupsi Merapi yang mencapai Rp 1,141 triliun. “Ada...

Radar jogja, Saturday, 12 February 2011 11:36 PT. JMI Surati Presiden Tuding Polisi Lakukan Pembiaran Anarkhisme Pilot Project Penambangan JOGJA – Tarik ulur rencana pembangunan proyek penambangan pasir besi di Pantai selatan Kulonprogo memumculkan masalah baru. PT Jogja Magasa Iron (JMI) selaku pemrakarsa tambang pasir besi di Kulonprogo, melalui kuasa hukumnya, O.C Kaligis dan Aprilia...

Radar Jogja, Friday, 11 February 2011 11:53 Mediasi Komnas HAM Dilanjutkan *Pemkab Diminta Bikin Kesepakatan Tertulis KULONPROGO – Gagal melakukan mediasi tahap pertama, tak membuat Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) patah arang untuk kembali mendekati warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) yang bersikeras menolak rencana megaproyek penambangan pasir di wilayah pesisir Kulonprogo. Mediasi...

Tribun Jogja – Kamis, 10 Februari 2011 19:47 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO – Warga pesisir Kulonprogo tak mau menerima tawaran pekerjaan di perusahaan terkait pertambangan pasir besi, seperti diungkapkan Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo. Mereka mengaku kehidupannya sudah makmur dari hasil pertanian. Sekretaris Peguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), Sukarman, mengatakan,...

Radar Jogja, Thursday, 10 February 2011 09:58 Mediasi Komnas HAM Gagal PPLP Ngotot Tolak Proyek Tambang Pasir KULONPROGO – Konflik yang terjadi antara warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo dengan pemerintah kabupaten kembali memanas. Sejumlah warga kembali menolak dengan tegas rencana pembangunan tambang pasir besi yang akan dilakukan di Dusun Bugel, Kecamatan Panjatan, Kulonprogo....

Tribun Jogja – Rabu, 9 Februari 2011 17:00 WIB Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO – Mediasi antara Pemkab Kulonprogo dengan petani lahan pantai Kulonprogo terkait pertambangan pasir besi gagal menemui titik temu. Warga yang diwakili Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPPLP) menolak tawaran mediasi yang difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),...

Selasa, 4 Januari 2011 18:55 WIB Laporan Wartawan Tribunjogja : Edi Cahyono Terkait kasus pelaporan WALHI, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek penambangan pasir besi, Setda Kabupaten Kulon Progo, Budi Wibowo tengah memanggil Kapolda DIY, lurah di kelima desa, dan warga yang terkena pemetaan proyek di Pemkab Kulon Progo (03/01/2010). Sudarsana, Lurah Karangsewu, saat...

SOAL PASIR BESI, WARGA PPLP MENGAMUK Peneliti Disandera, Mobil dirusak Sumber : KR, Jumát Pon 4 Februari 2011 KULONPROGO (KR) – Para peneliti dari Institu Sains Teknologi (IST) Akprind Yogyakarta bersama mobil Avanza AB 1574 HA yang mereka tumpangi disandera dan dirusak warga pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) di...

Jum’at, 04 Februari 2011 16:16:43 Sumber : Harian Jogja KULONPROGO: Warga di kawasan pesisir selatan Kulonprogo kembali menyandera mobil yang dicurigai berkaitan dengan rencana kegiatan penambangan pasir besi. Kali ini, warga menahan sebuah mobil Toyota Avansa dengan nomor polisi AB 1574 HA milik Institut Sains dan Teknologi (IST) Akprind Yogyakarta. Menurut Ketua Rombongan, Sukandar Rumidi,...

Sumber : krjogja.com Selasa, 04 Januari 2011 16:41:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Kerabat Kraton Yogyakarta, GBPH Joyokusumo prihatin dengan insiden perusakan pilot project penambangan pasir besi milik PT Jogja Magasa Iron (JMI) di Pantai Trisik, Karangsewu Kecamatan Galur beberapa waktu lalu. Anarkisme dan intimidasi warga pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)...

Radar Jogja, Tuesday, 04 January 2011 09:46 JOGJA – Usai mendapatkan musibah letusan Gunung Merapi yang terjadi hampir selama satu bulan, derita pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lereng Merapi belum berakhir. Mereka masih harus menanggung beban utang dana pinjaman untuk usaha mereka. Dua agunan milik pengusaha UMKM ini bahkan telah dilelang di...

Sumber : Harian Jogja, 4 Januari 2011 Oleh Rina Wijayanti HARIAN JOGJA JOGJA : Tujuh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi korban erupsi merapi, Senin (3/1), mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, meminta perlindungan atas risiko kredit macet. Tujuh pelaku UMKM lereng merapi merupakan nasabah bank yang mengalami kemacetan pengembalian pinjaman...

Senin, 03 Januari 2011 16:50:00 YOGYA (KRjogja.com) – Sebanyak 8 orang pelaku UMKM yang menjadi korban bencana Merapi, mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Senin (3/1). Mereka merupakan pelaku UMKM yang terancam penyitaan aset usaha oleh bank karena mengalami kredit macet. Salah satu pelaku UMKM dari Wukirsari, Rahmatullah mengaku, kedatangan mereka ke LBH Yogyakarta...

Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Masih Menonjol Terjadi 40 Kasus selama 2010 Sumber : Radar Jogja, Kamis 30 Desember 2010 JOGJA – Sempitnya lapangan kerja yang berbanding terbalik dengan peluang kerja, berdampak buruk bagi pekerja. Kaum buruh kerap menjadi korban kesewenang-wenangan penguasa. Hak-hak dasar mereka sebagai pekerja pun sering tak dipenuhi sang pengusaha. Ini tak lepas...

Sumber : KOMPAS, kamis 30 Desember 2010 hal. A YOGYAKARTA, KOMPAS – Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sepanjang 2010 menerima dan menangani 361 kasus bantuan hukum dari masyarakat. Dari jumlah itu, kasus yang tercata meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun lalu ialah pelanggaran hak sipil dan politik masyarakat. “Pada 2010, kami menangani 56 kasus yang berkaitan dengan...

Sumber : Koran SINDO, Kamis 30 Desember 2010 Paparan Akhir Tahun Bidang Ekosob LBH YOGYAKARTA Berhasil Selesaikan 268 Aduan YOGYAKARTA (SINDO) – Lembaga Bantuan Bantuan Hukum Yogyakarta berhasil menyelesaikan 268 aduan yang masuk selama 2010. Kemudian, 39 audan lagi masih dalam tahap penyelesaian. Secara umum, pengaduan masalah hukum dari masyarakat di LBH Yogyakarta selama 2010...

Sumber : krjogja.com Rabu, 29 Desember 2010 18:46:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Bidang Pertambangan Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Kabupaten Kulonprogo menyatakan, dalam pasir besi yang rencananya akan ditambang oleh PT. Jogja Magasa Iron tidak mengandung uranium. Kawasan pantai selatan Kulonprogo tersebut diketahui hanya mengandung bijih besi, fanadium dan titanium. “Pihak PT...

Oleh Rina Wijayanti HARIAN JOGJA JOGJA | Merasa mendapat perlakuan diskriminatif oleh SDN 3 Sedayu, Bantul, orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) mengadu ke lembaga bantuan hukum (LBH) Jogja. Dua orangtua yang mewakili orangtua ABK lainnya itu yakni Dwi Hartini dan Waliyah, warga Bantul. Kamis (11/11) siang kemarin ia mendatangi LBH Jogja. Keduanya hendak mengadukan...

Sumber : KR, Selasa 21 September 2010 Soekardjo Wilardjito, tak pernah loyo untuk menuntut haknya. Dipenjarakan selama 14 tahun diadili, disiksa tanpa tahu kesalahannya. Tak ada surat pemecatan yang ia terima sebagai prajurit TNI. Sehingga ia pun meminta haknya, gaji selama aktif sebagai prajurit TNI maupun uang pensiun untuk mengisi hari tua. Terpenting adalah dipulihkan...

Harjo, Senin, 20 September 2010 18:45:47BANTUL: Nasib 33 kepala keluarga transmigran asal Bantul tujuan Rapak Lambur, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, terkatung-katung selama lima tahun. Sebelum berangkat pada tahun 2004, mereka dijanjikan oleh Pemkab Bantul lahan seluas ¼ hektare untuk pemukiman, dan 1 hektare untuk pertanian, menjadi miliknya pada tahun kedua. Kenyataannya, mereka hanya menempati...

Sabtu, 4 September 2010 | 15:09 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS – Warga pesisir selatan Kulon Progo mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY. Langkah diambil setelah upaya minta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY meninjau RTRW tidak kunjung mendapat tanggapan.Pendaftaran uji materi ke Mahkamah Agung itu dilakukan Jumat (3/9)...

Oleh Andreas Tri PamungkasSumber : Harjo 4 September 2010 JOGJA : setelah tidak ada respons positif baik dari pemerintah daerah maupun lembaga legislatif, warga pesisir Selatan Kulonprogo, melalui kuasa hukumnya dari LBH Jogja, mengajukan gugatan uji materi Perda No.2/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY ke MA.Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri kelas 1...

Sumber : Bernas, 4 September 2010 JOGJA – Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo mengajukan uji materi (yudicial review) terhadap Perda RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) DIY kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri yogyakarta. Mereka nilai RTRW itu akan merugikan kehidupan mereka sebagai petani lahan pasir. Uji materi mereka didaftarkan dengan nomor pendaftaran 01P/HUM/2010/PN.YK....

Tegaskan Tak Ada Penyekapan Siswa SMA 1 BanguntapanSumber : Radar Jogja, 31 Agustus 2010BANTUL – Aksi unjuk rasa yang dilakukan siswa-siswi SMAN 1 Banguntapan (Bantul) beberapa waktu lalu, menjadi bola liar. Sejumlah fakta terkait dengan perkembangan kasus di SMAN 1 Banguntapan tersebut menjadi terbuka, termasuk adanya keretakan di tubuh Fraksi PAN DPRD Bantul.Terkait aksi penyekapan...

Sumber : BERNAS, 31 Agustus 2010 BANGUNTAPAN — Kantor Inspektorat Kabupaten Bantul membantah kalau terjadi penyekapan dan intimidasi di SMA 1 Banguntapan beberapa waktu yang lalu. Yang ada adalah komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah melalui jalan musyawarah. Hal itu terungkap setelah Inspektorat melakukan inspeksi ke sekolah yang berada paling Utara Kabupaten Bantul ini.Setelah melakukan...

Radar Jogja, Sabtu 28 Agustus 2010AKSI yang dilakukan oleh puluhan siswa SMAN 1 banguntapan rupanya tidak membuat pihak pimpinan sekolah bergeming. Tidak ada satupun perwakilan sekolah yang bersedia menemui siswa untuk memberikan penjelasan.Sikap serupa juga ditunjukkan pihak sekolah sekapa para wartawan. Pihak sekolah tampak tidak bersedia memberikan keterangan kepada awak media. Mereka juga terkesan saling...

Radar Jogja, Sabtu 28 Agustus 2010Terkait Transparansi Proses Penerimaan Siswa dan KeuanganBANTUL – SMAN I Banguntapan (Bantul) boleh saja berhasil mempecundangi Fraksi PAN DPRD Bantul dua kali berturut-turut. Namun siang kemarin (27/8), pimpinan sekolah tersebut benar-benar dibuat tak berdaya setelah puluhan siswa setempat berhasil menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah.Sama dengan Fraksi PAN DPRD...

Radar Jogja, Sabtu 28 Agustus 2010 hal. 15SISWA juga mengaku gerah dengan adanya 28 siswa titipan dari berbagai pihak yang masuk ke SMAN 1 Banguntapan. Namun dari kasus yang sempat mencuat ke media ini, siswa yang merasa resah ini juga tidak melihat adanya tindakan tegas untuk pimpinan sekolah mereka.“Panitia yang terdiri dari para wakil kepala...

KR Halaman 27Jumat kliwon, 20 Agustus 2010YOGYA (KR) – Warga di sekitar lokasi proyek penambangan pasir besi Kulonprogo tidak perlu khawatir akan tergusur. Gubernur DIY Sri Sultan HB X menandaskan, investor sudah menandatangai perjanjian dengan pemerintah dan sudah disahkan oleh presiden. Dalam perjanjian disebutkan, dimungkinkan pabrik pasir besi berdiri dengan keluasan lahan sisa dari peruntukan...

Kamis 5 Agustus 2010 Oleh Rina WijayantiHARIAN JOGJAJOGJA : Sekitar 20 orangtua siswa dan pemerhati pendidikan di Jogja didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, Rabu (4/8) siang mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.Kedatangan puluhan orangtua siswa ini dilakukan setelah somasi terbuka yang disampaikan ke sejumlah sekolah yang diduga melakukan penyimpangan tidak kunjung ditanggapi.Kendati tidak mendapat respons...

Kamis, 5 Agustus 2010 | 11:37 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS – Beberapa elemen masyarakat peduli pendidikan didampingi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta melaporkan 20 sekolah di DIY ke Kejaksaan Tinggi DIY, Rabu (4/8). Sekolah-sekolah itu diduga melakukan berbagai pungutan liar kepada siswa pada tahun ajaran baru ini.Beberapa elemen itu adalah Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi), Solidaritas...

Koran TEMPOKamis, 5 Agustus 2010 YOGYAKARTA – orang tua siswa bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan 20 sekolah setingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan ke Kejaksaan Tinggi DIY kemarin. Mereka menduga sekolah-sekolah tersebut melakukan pungutan tidak sah dengan alasan her registrasi dan...

KRSelasa 3 Agustus 2010 WATES (KR) – Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) pasir besi yang diajukan PT. Jogja Magasa Iron (JMI) langsung ditindaklanjuti Komisi Amdal dengan Rapat Tim Teknis Komisi Amdal yang di koderatori Sekda Budi Wibowo SH MM, Senin (2/8) di Gedung Binangun Pemkab.Hadir dalam kesempatan itu Phil Whelten, Martin Hacon, Don Hunter,...

JAWA POSTSenin, 2 Agustus 2010 Tak Hanya Dialami Warga Bantul di KukarJOGJA – Ketidakjelasan atas status tanah tak hanya dialami 30 transmigran asal Bantul di Rapak Lembur, Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Kondisi serupa juga dialami warga asal DIJ yang mengikuti program transmigrasi ke Teluk Agung, Bengkulu Utara, Tanah Laut dan Sungai Lilin, Musi Banyuasin,...

Jumat, 30 Juli 2010 | 18:56 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS – Sebanyak 30 keluarga transmigran asal Bantul yang ditempatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tak kunjung mendapat hak atas tanah garapan selama hampir enam tahun. Mereka merasa tertipu dan terombang-ambing karena kehidupan baru yang dijanjikan tidak sesuai harapan.Kekecewaan dan kondisi yang mengecewakan itu diungkapkan dua perwakilan...

Rabu, 28 Juli 2010 | 17:10 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS – Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengadakan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknik penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Sekolah diminta mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua sebelum menarik pungutan sekolah.Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori mengatakan, SMA dan SMK seharusnya melakukan analisis terhadap kemampuan ekonomi orangtua sebelum menetapkan...

Sumber : Koran Radar Jogja Halaman 16Dewan Pendidikan Siap MediasiTerkait Pungutan Seragam di SekolahJOGJA – Terkait adanya laporan dari sejumlah orang tua siswa beberapa waktu lalu tentang adanya kewajiban membeli seragam di sekolah bagi siswa baru, Dewan Pendidikan Provinsi DIJ akan mengambil langkah mediasi. Permasalahan ini butuh tindak lanjut berupa penjelasan dari kedua belah pihak...

Sumber : http://www.radarjogja.co.id/berita/metropolis/9089-siswa-sman-1-gamping-minta-bantuan-lbh.html JOGJA – Lima siswa SMAN 1 Gamping Sleman yang tidak naik kelas, kembali mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, kemarin (15/7). Kepada LBH Jogja, mereka meminta solusi terhadap peristiwa yang menimpa mereka.Sekadar diketahui, sebanyak 13 siswa SMAN 1 Gamping kelas X dan XI tidak naik kelas. Diduga, ketidaknaikan mereka karena penilaian...

Selasa, 20 Juli 2010 16:10:00Sumber : KR JOgja YOGYA (KRjogja.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta kini tengah melayangkan somasi terbuka kepada beberapa kepala di DIY terkait adanya laporan penyelewengan dana pungutan melalui label pengadaan seragam. Somasi tersebut juga didukung oleh beberapa perwakilan organisasi yang dibentuk orang tua siswa yang merasa sangat dirugikan dengan kebijakan...

16/07/2010 08:18:05Sumber : http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=220567&actmenu=36WATES (KR) – Pemkab Kulonprogo menargetkan revisi Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus selesai pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, maka pembahasan revisi Perda dilakukan secara intensif.Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Ir Agus Langgeng Basuki, revisi yang dilakukan tidak banyak mengalami perubahan...

Kamis, 15 Juli 2010 13:51:00 Sumber : http://www.krjogja.com/news/detail/41492/Dewan.Kota.Imbau.Disdik.Awasi.Sumbangan.Liar.htmlYOGYA (KRjogja.com) – Memasuki proses belajar mengajar tahun ajaran baru ini, DPRD KOta Yogya mengimbau Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk memperketat pengawasan pada sekolah. Pengawasan dilakukan agar jangan sampai ada sekolah yang meminta uang sumbangan kepada siswa/ wali murid, sebelum ditetapkan di dalam rapat komite.Menurut anggota Komisi D...

15/07/2010 09:03:01 Sumber : http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=220503&actmenu=36 YOGYA (KR) – Tidak terima kebijakan penarikan pungutan sekolah, wali siswa mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta untuk meminta dukungan. Pungutan tersebut dengan dalih biaya pendidikan herregistrasi selama satu tahun serta uang seragam.Salah seorang wali siswa di SMKN 6, ST kepada wartawan, Rabu siang (14/7) dikantor LBH menuturkan wali...

Kamis, 15 Juli 2010 12:33:00Sumber : http://www.krjogja.com/news/detail/41482/Anak.Ditangkap.Polisi..Ibu.Mengadu.ke.LBH.htmlYOGYA (KRjogja.com) – Maria Agatha Listyowati (40) mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta atas penangkanan anaknya, TAW (23) yang ditahan jajaran Poltabes Yogyakarta sejak Senin (12/7) lalu. TAW telah ditahan aparat dengan tuduhan kasus penjambretan di wilyah Kota Yogyakarta.“Anak saya ketika itu hanya datang ke Poltabes untuk melakukan...

Rabu, 14 Juli 2010 15:25:00Sumber : http://www.krjogja.com/news/detail/41345/Tidak.Naik.Kelas.Karena.Demo..Siswa.Mengadu.ke.LBH.htmlYOGYA (KRjogja.com) – Karena tidak naik kelas, lima siswa SMAN 1 Gamping Sleman mengadu ke LBH Yogyakarta, Rabu (14/7) siang. Mereka menganggap alasan yang dipakai pihak sekolah tidak obyektif.Salah satu siswa, Tegar menjelaskan, siswa yang tidak naik kelas berjumlah 13 orang. Mereka merupakan kelas 2 menginjak kelas 3. “Ini...

Sumber : Radar Jogja Rabu Legi 7 Juli 2010 hal. 15KULONPROGO – Rombongan Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Provinsi DIJ datang ke Kulonprogo, kemarin (6/7). Mereka ingin mencari masukan terkait peraturan daerah (perda) Provinsi DIJ nomor 2 tahun 2010 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Pasalnya, perda ini memiliki banyak penafsiran berbeda dan menjadi...

Sumber : Radar Jogja, Rabu Legi 7 Juli 2010 hal. 13 JOGJA – Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DIJ sampai saat ini belum mengambil keputusan apa pun menyikapi konroversi Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tat Ruang Wilayah (RTRW). Selepas bertemu Pakar Hukum UGM Enny Nurbaningsih SH Mhum, anggota Balegda belum pernah bertemu kembali.“jadi...

Radar Jogja [ Jum’at, 02 Juli 2010 ] JOGJA – Proses evaluasi Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi DIJ terhadap Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) terus berlanjut. Balegda mengundang Pakar Hukum UGM Enny Nurbaningsih SH Mhum untuk memberikan masukan soal revisi pasal disusul penetapan perda yang tidak melibatkan DPRD tersebut.Pakar legal drafting...

Sumber : KR hal 4, Jum’at wage 25 Juni 2010WATES (KR) – Guna mendalami tahapan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan rencana proyek penambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Kulonprogo, Komnas HAM menemui eksekutif dan legislatif setempat, Rabu (23/6).Kepada Bupati Toyo S Dipo dan jajarannya, Komnas HAM mempertanyakan proses sosialisasi dan keikutsertaan masyarakat, sedang...

Sumber : Radar Jogja, Kamis Pon 24 Juni 2010KULONPROGO – seperti yang dijadwalkan, kemarin (23/6) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi pemkab dan DPRD Kulonprogo. Di kedua lembaga pemerintahan itu, Komnas HAM memfokuskan hal yang berbeda.Di hadapan Bupati Kulonprogo, Komnas HAM lebih menekankan pada tahapan sosialisasi dan keikutsertaan masyarakat dalam tahapan rencana pembukaan...

Sumber : http://www.krjogja.com/news/detail/38302/Komnas.HAM.Cari.Info.Penambangan.Pasir.Besi.htmlRabu, 23 Juni 2010 19:47:00 KULONPROGO (KRjogja.com) – Komnas HAM berupaya mencari informasi sebanyaknya-banyak terkait rencana penambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Kabupaten Kulonprogo. Untuk kepentingan itu, tiga anggota Komnas HAM menemui eksekutif dan legislatif DPRD setempat, Rabu (23/6).Kepada Bupati Toyo S Dipo dan jajarannya, Komnas HAM mempertanyakan proses sosialisasi dan keikutsertaan...

AMUK Desak SBY Pro Aktif Pelanggaran HAM Kamis, 10 Juni 2010 15:41:00 Sumber : KR Jogja YOGYA (KRjogja.com) – Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan (AMUK) Yogyakarta menuntut pemerintah agar tegas terhadap segala bentuk pelanggaran HAM. Mereka menilai, selama ini rezim SBY-Boediono hanya terkesan diam dalam menyikapi permasalahan HAM, baik yang terjadi di Indonesia maupun dunia Internasional.Koordinator...

BRI Siap Negosiasikan KreditSurat Pemberitahuan Lelang Rumah dan Tanah Diduga Picu Bunuh DiriKamis, 10 Juni 2010 | 13:58 WIBsumber : SKH Kompas YOGYAKARTA, KOMPAS – Bank Rakyat Indonesia Cabang Wonosari, Gunung Kidul, akan menegosiasikan penyelesaian kredit macet 21 debitur asal Gunung Kidul yang ditipu salah satu mantri BRI Wonosari periode 1995- 1996. BRI juga siap...

PANITIA PERINGATAN INTERNATIONAL DAY AGAINST HOMOPHOBIA 2010Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) danJaringan HAM untuk Keberagaman (JAMGAMAN)PRESS RELEASEPada hari ini Sabtu, 22 Mei 2010 pukul 18.00-22.00 WIB sehubungan dengan Peringatan International Day Against Homophobia, Jaringan HAM untuk Keberagaman(JAMGAMAN) dan Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) bekerjasama untuk mengadakan acara Panggung Keberagaman bertemakan “Menyuarakan Kebisuan dalam Kearifan Lokal”. Acara tersebut...

Sumber Radar Jogja, Jumát Pon 4 Juni 2010 JOGJA – sekitar 20 warga Wonosari, Gunungkidul mengadukan kasus penipuan yang menimpa mereka ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, kemarin (3/6). Mereka mengadukan Ferry dan Narno, yang menjanjikan dana kredit sebesar Rp. 10 juta – Rp. 40 juta.Kepada kedua orang itu, warga sudah memberikan sertifikat tanah sebagai...

Sumber : Koran Republlika, Jateng& DIYJumát, 4 Juni 2010 hal.21Kredit Fiktif BRI diadukan ke LBHNeni RidarineniPara peminjam fiktif yang umumnya buruh dan tani terancam disita rumahnya oleh KPKNL. YOGYAKARTA – Sebanyak 20 warga Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Kamis (3/6). Pasalnya, rumah mereka mau dilelang eksekusi oleh Bank Rakyat Indonesia...

Sumber : bernas Jogja Jumat Pon, 4 Juni 2010 Gara-gara Tertipu 20 Warga Wonosari Kena Kredit Macet JOGJA – sebanyak 20 orang warga Wonosari Gunungkidul merasa ditipu oleh oknum karyawan BRI Wonosari yang berprofesi sebagai account officer bernama Ferry serta tangan kanannya bernama Narno sebagai makelar. Karena kasus ini, rumah mereka diancam dilelang.Rejendro, salah seorang...

Sumber : KR, klik disini 07:10:27 YOGYA (KR) – Puluhan nasabah bank, warga Kecamatan Wonosari Gunungkidul, mengadukan nasib mereka ke LBH Yogya, Kamis (3/6). Mereka merasa tertipu oleh ulah Fr, mantan pegawai Bank BRI Cabang Wonosari dan Nr seorang oknum guru. Saat memperdayai warga, keduanya mengaku dapat memberikan kemudahan saat meminjam uang di BRI Cabang...

Sumber : Harjo, Kamis, 20 Mei 2010 17:25:16 KULONPROGO: Sekda Kulonprogo Budi Wibowo mengatakan dirinya sangat terbuka untuk mengadakan komunikasi dengan masyarakat penolak pasir besi yang tergabung dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Budi meminta agar istilah pro dan kontra di masyarakat yang selama ini menghiasi proyek pasir besi tidak dipakai lagi. “Kami akan sangat...

Sumber SKH KOMPAS, Selasa, 18 Mei 2010 Pemilih Pilkada Harus Difasiltasi Perlu Ada Gebrakan Pemilihan bagi Pemilih Terlewati YOGYAKARTA, KOMPAS – Adanya golongan putih atau golput disetiap perhelatan pemilu, pilkada, pileg, dan semua bentuk pemilihan tak perlu dilawan. Golput juga merupakan hak pemilih. Yang penting sekarang adalah cara supaya warga yang berminat memilih bisa terfasilitasi....

By Amril Amarullah – Jumat, 7 Mei 2010.VIVAnews — Hasil Ujian Nasional tingkat SMP sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta tak berbeda jauh dengan hasil UN tingkat SMA sederajat di Yogyakarta. Setidaknya 10.800 dari 49.126 siswa SMP/MTs/SMPT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak lulus Ujian Nasional (UN).Angka siswa yang tidak lulus dengan rincian wilayah diantaranya,...

06/05/2010 06:35:28 YOGYA (KR) – Ketidaklulusan Yondi Handitya (18) siswa SMAN 9 lantaran nilai mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia serta Kewarganegaraan dan Kepribadian mendapatkan nilai C, berbuntut. Dialog antara Yondi dengan SMAN 9 yang difasilitasi Dewan Pendidikan Provinsi DIY, menemui jalan buntu. Sedangkan Dewan Pendidikan mengusulkan untuk dilakukan tes psikologi pada Yondi, namun ditolak...

Rabu, 05 Mei 2010 | 18:35 WIBTEMPO Interaktif, Yogyakarta – Mediasi yang digelar Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus tidak lulusnya siswa kelas XII Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Negeri 9 Kota Yogyakarta Yondi Handitya (17) gara-gara nilai akhlaknya C alias cukup ternyata belum menemukan titik temu. Pihak Yondi yang diwakili kuasa hukumnya dari...

Rabu, 05 Mei 2010, 20:27 WIBYOGYAKARTA–Mediasi antara beberapa pihak untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Yondi Handitya, siswa kelas XII IPS SMAN 9 Yogyakarta yang dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional (UN) karena nilai akhlaknya yang buruk, sementara hasil tertulis ujian nasional baik, yang berlangsung di Kantor Dewan Pendidikan Provinsi DIY, Kepatihan Yogyakarta, Rabu (5/5) belum menghasilkan...

Yondi dan Buruknya Sistem Pendidikan KitaSelasa, 4 Mei 2010 | 14:18 WIB Oleh Tonggo AnthonKompas Yogyakarta (Selasa, 30 April 2010) menurunkan berita kasus siswa Kelas XII SMAN 9 Yogyakarta, Yondi Handitya, yang tidak lulus ujian nasional tahun ini disebabkan nilai akhlak-mulia yang menjadi otoritas sekolahnya mendapat nilai C. Menurut berita tersebut, siswa yang dinyatakan lulus...

Rabu, 05 Mei 2010 18:15:00YOGYA (KRjogja.com) – Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Wuryadi menilai, dalam mediasi kasus Yondi Handitya, siswa SMAN 9 yang dinyatakan tidak lulus karena nilai kepribadian yang buruk pada dasarnya belum bisa terselesaikan karena pihak sekolah belum mau terbuka. Sebagai mediator, pihaknya tidak bisa mendapatkan gambaran terkait proses penilaian yang dilakukan sekolah...

Rabu, 05 Mei 2010 17:42:00YOGYA (KRjogja.com) – Kasus Yondi Handitya, siswa kelas XII IPS SMA N 9 Yogyakarta yang dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional (UN) karena nilai agama dan akhlaknya rendah masih belum menemukan titik terang. Upaya mediasi yang telah dilakukanpun tidak membawa perubahan yang berarti.Seperti yang terlihat dalam forum mediasi yang digelar Dewan Pendidikan...

Sumber : Harjo Senin, 05 April 2010 08:37:33 PANJATAN: Para petani lahan pasir di pesisir pantai selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) kembali meneguhkan sikap menolak rencana penambangan pasir besi. Penegasan sikap itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar akhir pekan lalu. Aksi demonstrasi digelar sebagai respons atas pernyataan Pemkab...

[ Senin, 29 Maret 2010 ] JOGJA- DPR RI pernah digemparkan oleh kasus korupsi raibnya salah satu pasal dalam UU Kesehatan menyangkut rokok yang baru saja disahkan dewan dan pemerintah pada awal Januari silam. Kasus serupa ditengarai juga terjadi di Provinsi DIJ. Perda No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara misterius...

Sumber : Harjo, Jum’at, 26 Maret 2010 09:33:27 WATES: Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) kembali mendatangi DPRD Kulonprogo, Kamis (25/3). Mereka mendesak agar DPRD menolak penambangan di pesisir selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kulonprogo yang kini digodok eksekutif. “Kami minta DPRD Kulonprogo sebagai wakil rakyat terbuka matanya untuk tidak...