Dugaan penyimpangan dana sekolah

Kendati tidak mendapat respons menyenangkan dari pihak Kejati DIY, puluhan orangtua dan pemerhati pendidikan didampingi LBH tetap menyuarakan dugaan penyimpangan dana sekolah. Berbagai dugaan yang disuarakan yakni terjadinya pungutan liar (pungli), pengadaan seragam sekolah di Bantul dan Jogja, pungutan her-registrasi di Jogja dan bantul, penyanderaan ijazah dan rapor di sejumlah sekolah di Sleman, Jogja dan Bantul, intimidasi terhadap siswa hingga tindakan sekolah yang represif dan tidak rasional terhadap siswa yang mengkritisi anggaran serta dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Yuliani selaku sekretaris Sarang Lidi (perkumpulan pemerhati pendidikan) mengatakan, aduan ke Kejati tersebut dilakukan setelah sejumlah upayanya tidak mendapat respons. Äduan ini merupakan final dari berbagai upaya yang selama ini kami lakukan. Kami berharap Kejati dapat mengungkap seluruhnya. Dalam aduan ini, kami juga menyertakan sejumlah data temuan kami selama ini,”papar Yuliani saat di wawancaraiHarian Jogja.
Roni, 45, salah satu orang tua siswa yang turut menghadiri acara tersebut mengatakan, anaknya yang bersekolah di sebuah SMK negeri di Jogja kesulitan mendapat fasilitas laboratorium. Penyebabnya ialah kekurangan pembayaran SPP. Akibatnya, Roni yang hanya berprofesi sebagai buruh dan berpenghasilan sangat minim itu harus mengeluarkan uang tambahan lantaran anaknya harus mengerjakan tugas-tugasnya di warnet. “Saya ini orang kecil, bagaimana kalau seperti ini terus. Sementara anak saya juga harus mendapatkan pendidikan,” terang Roni. Sejumlah orangtua siswa lain turut menyuarakan hal yang serupa.

Samsuddin Nurseha, Kabid Ekonomi dan Sosial Budaya LBH Jogja mengatakan, aduan tersebut dilakukan setelah sekolah tidak menggubris somasi yang dilakukannya. Perlu diketahui, sekitar satu bulan silam, sejumlah orangtua siswa mengadu ke LBH tentang dugaan penyimpangan dana sekolah. Dugaan tersebut ditindaklanjuti dengan investigasi oleh LBH. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan berbagai temuan dugaan penyimpangan.
“Sebenarnya kami berharap dapat ditemui oleh Kasipidsus, karena sesuai penelusuran yang kami lakukan terdapat sejumlah sekolah yang kami duga melakukan tindak pidana korupsi,”terangnya.

Kendati demikian, Kejati belum menanggapi aksi para pemerhati pendidikan tersebut. Suparno CH, selaku Kasi Ekonomi dan Moneter hanya diberi mandat oleh Kasipenkum yang saat ini tidak ada untuk menerima aduan, “Saya hanya diberi mandat untuk menerima aduan saja, berhubung yang bersangkutan tidak ada. Jadi masalah tanggapan saya tidak bisa menanggapinya,”jelas Suparno.