Sumber : Koran Radar Jogja Halaman 16
Dewan Pendidikan Siap Mediasi
Terkait Pungutan Seragam di Sekolah
JOGJA – Terkait adanya laporan dari sejumlah orang tua siswa beberapa waktu lalu tentang adanya kewajiban membeli seragam di sekolah bagi siswa baru, Dewan Pendidikan Provinsi DIJ akan mengambil langkah mediasi. Permasalahan ini butuh tindak lanjut berupa penjelasan dari kedua belah pihak antara orang tua dan sekolah untuk dapat menyelesaikannya.
“Kami juga mendapat laporan mengenai masalah seragam ini. Untuk itu kami akan melakukan mediasi agar ditemukan solusi. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ke ranah hukum karena pasti akan menjadi terlalu formal,” ujar Ketua Dewan Pendidikan DIJ Prof Wuryadi kepada wartawan kemarin (26/7).
Dikatakan, Dewan Pendidikan juga akan meminta penjelasan dari pihak sekolah yang dilaporkan telah mewajibkan siswanya membeli seragam di sekolah. Dengan begitu, segala permasalahan mengenai hal ini diharapkan bisa selasai melalui keterbukaan.
Menyinggung mengenai kewajiban seragam dibeli di sekolah, Wuryadi berpendapa bahwa saat ini seragam itu sendiri telah kehilangan esensinya. Pasalnya, tujuan utama seragam adalah sebagai identitas sekolah dan menghilangkan kecemburuan sosial. Namun saat ini, banyak sekolah yang justru menjadikan seragam sebagai eksklusivitas.
“Seharusnya sekolah memiliki empati terhadap siswa. Apalagi di setiap sekolah pasti ada siswa yang tak mampu. Jadi jangan diwajibkan untuk membeli seragam dengan harga yang berlipat-lipat,” imbuhnya.
Menurutnya, orang tua pun harus menanamkan empati atas masalah ini. Yalni, dengan tidak mengandalkan semua kebutuhan pada pihak sekolah. Dengan demikian, antara pihak sekolah dan orang tua sama-sama mengerti akan kebutuhan dan kemampuan siswa.
Seperti diberitakan, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan tingginya tarikan uang untuk pengadaan serang putra putri mereka yang masuk sekolah menengah atas. Selain itu, biaya registrasi yang juga mencakup biaya daftar ulang sempat mereka sebut dengan isilah pungli.
Sejumlah orang tua siswa pun sempat mengadu ke LBH Jogja pada Rabu (14/7) lalu. Kepada Direktur LBH Jogja Mohamad Irsyad Thamrin dan Kepala Divisi Ekonomi Sosial dan Budaya Syamsudin Nurseha, mereka membeberkan biaya sekitar Rp. 2,2 juta yang dikenakan sekolah kepada setiap siswa baru. (nis)
Dikatakan, Dewan Pendidikan juga akan meminta penjelasan dari pihak sekolah yang dilaporkan telah mewajibkan siswanya membeli seragam di sekolah. Dengan begitu, segala permasalahan mengenai hal ini diharapkan bisa selasai melalui keterbukaan.
Menyinggung mengenai kewajiban seragam dibeli di sekolah, Wuryadi berpendapa bahwa saat ini seragam itu sendiri telah kehilangan esensinya. Pasalnya, tujuan utama seragam adalah sebagai identitas sekolah dan menghilangkan kecemburuan sosial. Namun saat ini, banyak sekolah yang justru menjadikan seragam sebagai eksklusivitas.
“Seharusnya sekolah memiliki empati terhadap siswa. Apalagi di setiap sekolah pasti ada siswa yang tak mampu. Jadi jangan diwajibkan untuk membeli seragam dengan harga yang berlipat-lipat,” imbuhnya.
Menurutnya, orang tua pun harus menanamkan empati atas masalah ini. Yalni, dengan tidak mengandalkan semua kebutuhan pada pihak sekolah. Dengan demikian, antara pihak sekolah dan orang tua sama-sama mengerti akan kebutuhan dan kemampuan siswa.
Seperti diberitakan, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan tingginya tarikan uang untuk pengadaan serang putra putri mereka yang masuk sekolah menengah atas. Selain itu, biaya registrasi yang juga mencakup biaya daftar ulang sempat mereka sebut dengan isilah pungli.
Sejumlah orang tua siswa pun sempat mengadu ke LBH Jogja pada Rabu (14/7) lalu. Kepada Direktur LBH Jogja Mohamad Irsyad Thamrin dan Kepala Divisi Ekonomi Sosial dan Budaya Syamsudin Nurseha, mereka membeberkan biaya sekitar Rp. 2,2 juta yang dikenakan sekolah kepada setiap siswa baru. (nis)