UPDATESiaran Pers

LBH Yogyakarta, bersama jaringan Bata Laut, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar Kampanye (PDK) dengan tema “Membangun Media Rakyat Kampung Laut untuk Mempertahankan Ruang Hidup”. Kegiatan ini berlangsung di Ujungalang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap pada 31 Januari s.d. 1 Februari 2026 (dok. LBH Yogyakarta, 31/01/2026). Cilacap, 31 Januari 2026 — LBH Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Dasar Kampanye...

Bro Matra dan Pendamping Hukum memenuhi panggilan Polisi Polda DIY untuk proses penyelidikan dugaan tindak pidana (dok. LBH Yogyakarta, 29 Januari 2026). Yogyakarta, 30 Januari 2026–Koalisi Advokat untuk Keadilan Seniman, selaku pendamping hukum Bambang Wirawan (alias Bro Matra), seorang seniman dan fotografer. Ia menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait situasi yang tengah dialaminya, di mana...

Pemapar dan penanggap Pembangkangan Sipil: Catahu 2025 LBH Yogyakarta yang dilaksanakan di Kopi Luwak Mataram, Banguntapan, Bantul (20/01/2026, dok. LBH Yogyakarta) Yogyakarta, 20 Januari 2026–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyelenggarakan diskusi dan merilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2025 dengan tema “Pembangkangan Sipil”, sebagai refleksi atas praktik penanganan kasus dan advokasi bantuan hukum sepanjang tahun 2025....

Foto: Kelompok Nelayan Lengkong didampingi LBH Yogyakarta dan Rhizoma mengadukan PLTU Cilacap kepada DLH Cilacap terkait abrasi di pantai Lengkong, Senin 15 Desember (dok. LBH Yogyakarta, 15/12/2025). Cilacap—15 Desember 2025, memperingati hari HAM Internasional, perwakilan Kelompok Nelayan Lengkong yang didampingi LBH Yogyakarta dan Rhizoma mengadukan PLTU Cilacap kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilacap. Agenda tersebut...

Diskusi “Racun PLTU Cilacap dan Mundurnya Perlindungan HAM” berlangsung di Cemara Coffee Space, Cilacap (dok. Cilacap Bisa, 13/12/2025). Cilacap—Sabtu, 13 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta bekerja sama dengan Rhizoma Indonesia, Cilacap Bisa, BEM PNC, dan BEM FPIK Unsoed, menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Darurat Pesisir Cilacap: Racun PLTU Cilacap dan Mundurnya Perlindungan HAM.” Diskusi...

Poster dukungan solidaritas untuk aktivis demokrasi Enrille, Azhar, dan Yogi pasca penangkapan  oleh Polres Magelang Kota, Senin (15/12/2025). Magelang—Senin, 15 Desember 2025, telah terjadi penangkapan terhadap tiga orang aktivis di Magelang, yaitu Enrille Championy Geniosa, Muhammad Azhar Fauzan, dan Purnomo Yogi Antoro. Penangkapan dilakukan secara terpisah. Enrille Championy Geniosa ditangkap sekitar pukul 12.00 WIB di...

Suasana ruang sidang Perdana Arie agenda Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Sleman (10/12/2025, dok. LBH Yogyakarta) Sleman–Rabu 10 Desember 2025, di Pengadilan Negeri Sleman bertepatan dengan hari hak asasi manusia, advokat yang tergabung dalam BARA ADIL (Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan) melakukan sidang pertama kasus kerusuhan Agustus 2025 dengan Terdakwa...

LBH Yogyakarta menyelenggarakan diskusi publik “Membangun Sistem Dukungan Penyintas yang Berkeadilan dan Berperspektif Gender” di kantor PKBI DIY. Puteri Titian Damai, Kharisma Wardhatul, (LBH Yogyakarta) dan Fransiska Vena (PKBI DIY) menjadi narasumber yang dimoderasi oleh Firda Imah Suryani (LBH Yogyakarta) dalam diskusi tersebut (dok. LBH Yogyakarta, 19/11/2025). Yogyakarta, 19 November 2025–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta...

Koalisi Advokat untuk Keadilan dan Kebebasan Sipil se-Solo Raya melakukan konferensi pers di kantor LBH Yogyakarta terkait teror yang didapat oleh Pekerja Kreatif di Solo pada 7 November 2025 (dok. LBH Yogyakarta) Peristiwa dugaan teror dan intimidasi terhadap seorang warga sipil berinisial AY di Gentan, Sukoharjo, sebagaimana dirilis oleh Koalisi Advokat untuk Keadilan dan Kebebasan...

Noer Khasanah, LBH Yogyakarta, dan Serikat Pekerja Kampus melakukan konferensi pers di kantor LBH Yogyakarta pada 11 November 2025 (dok. LBH Yogyakarta). Tulisan ini adalah catatan advokasi kebebasan akademik dan hak-hak dosen. Berangkat dari titik advokasi seorang dosen perempuan yang telah hampir 3 tahun (sejak 2023) memperjuangkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta menuntut integritas akademik....

Suasana sidang agenda putusan di Pengadilan Negeri Sleman dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (kiri), Penasihat Hukum LBH Yogyakarta (kanan), dan Majelis Hakim  (tengah) pada 27 Oktober 2025 (dok. LBH Yogyakarta). Yogyakarta, Selasa (04/11) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyoroti kekosongan hukum perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang kembali menimbulkan kriminalisasi terhadap seorang perempuan PRT...

Tim Sangkar menyerahkan laporan Investigasi Penyiksaan Anak oleh Polresta Magelang kepada KomnasHAM, 31 Oktober 2025 (dok. LBH Yogyakarta). Rabu, 29 Oktober 2025, Tim Soldaritas Perjuangan untuk Keadilan Rakyat (SANGKAR) mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) yang beralamat di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Kedatangan tim disambut langsung oleh Wakil Ketua LPSK Susilaningtias. Dalam...

Tim Sangkar bersama LBH Jakarta, KontraS, dan YLBHI melakukan Konferensi Pers dan Pemaparan Laporan Investigasi Kasus Salah Tangkap, Penyiksaan, dan Penyebaran Data Pribadi 6 (enam) Anak yang Diduga dilakukan oleh Anggota Polres Magelang Kota di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta pada 30 Oktober 2025 (dok. LBH Yogyakarta, 30/10/2025). (Kamis, 29/10/2025), bertempat di kantor YLBHI, LBH Yogyakarta...

LBH Yogyakarta dan Ruang Juang mendampingi orang tua anak dugaan salah tangkap serta penyiksaan oleh Polresta Magelang melakukan pelaporan ke Polda Jawa Tengah (Dok. LBH Yogyakarta, 16/10/2025). (Kamis, 16/10/2025) LBH Yogyakarta bersama Ruang Juang dan 4 (empat) orang tua korban yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan untuk Keadilan Rakyat (Sangkar) resmi melaporkan dugaan salah tangkap, penyiksaan,...

Orang tua anak korban salah tangkap dan dugaan penyiksaan oleh Polresta Magelang melakukan konferensi pers di Kantor LBH Yogyakarta pada 09 Oktober 2025 (dok. LBH Yogyakarta, 09/10/2025) Kamis (09/10/2025), Solidaritas Perjuangan untuk Keadilan Rakyat (Sangkar) bersama 4 (empat) orang tua dari korban anak dibawah umur yang diduga merupakan korban salah tangkap melakukan konferensi pers di...

Pembacaan pernyataan sikap oleh Barisan Petani dan Nelayan Kampung Laut, 07/10/2025 (dok. LPM POROS). Selasa (7/10), desa Klaces, Ujung Alang, dan Gragalan, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap–Dalam semangat mempertahankan hak atas tanah yang telah dikelola secara turun-temurun dan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara terhadap keadilan agraria, kami, masyarakat Kampung Laut, menyampaikan pernyataan sikap atas...

Deklarasi pembentukan Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL) di Yogyakarta pada 12 September 2025 (dok. LBH Yogyakarrta) Kemunduran demokrasi dan negara hukum di Indonesia semakin nyata, ditandai dengan penyempitan ruang sipil dan penggunaan instrumen hukum sebagai alat represi terhadap masyarakat. Kesenjangan sosial, kesulitan ekonomi, dan perampasan ruang hidup yang terus berlangsung menjadi...

Konferensi pers LBH Yogyakarta, Walhi Yogyakarta, dan warga pemanfaat pantai Sanglen merespon masifnya penggusuran di DIY pada 25 Juli 2025. (dokumentasi LBH Yogyakarta 25/07/2025) Jumat, 25 Juli 2025, LBH Yogyakarta, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, dan warga pemanfaat pantai Sanglen, Gunungkidul, melaksanakan konferensi pers  untuk merespon maraknya praktik penggusuran rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)...

Penyerahan Naskah Akademik dan Draft Regulasi Perlindungan Hak atas Pendirian Rumah Ibadah kepada Biro Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul oleh Koalisi Advokasi Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada 15 Juli 2025. (Dokumentasi LBH Yogyakarta) Gunungkidul,  Selasa (15/7), Koalisi Advokasi Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Gunungkidul melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam...

Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta berfoto bersama seniman setelah sidang perdana melawan Hotel Tentrem Yogyakarta (Dokumentasi LBH Yogyakarta, 18 Maret 2025)   Selasa, 18 Maret 2025, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta bersama dengan seniman fotografi Bambang Wirawan mendatangi Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus untuk menghadiri sidang perdana kasus pelanggaran hak cipta fotografi “Morning at...

Rabu, 14 Agustus 2024 berlangsung pertemuan antara PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT. TWC) dengan ratusan PKL Borobudur. Pertemuan itu dihadiri oleh Mardijono Nugroho selaku Direktur Operasi dan Layanan PT. TWC, Stirman Eka Priya Samudra selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Magelang, jajaran pemerintah Kecamatan Borobudur serta disaksikan oleh perwakilan Kementerian...

Gambar: Konferensi Pers yang dilakukan oleh PKL Borobudur yang tergabung dalam Daulat Borobudur di Kantor LBH Yogyakarta pada 06 Agustus 2024, merespon penggusuran yang direncanakan oleh PT TWC atas dalih proyek pariwisata. (Dokumentasi LBH Yogyakarta, 06/08/2024) Pada tanggal 15 Januari 2024, sebanyak 2000 pedagang kaki lima yang berjualan di zona II Candi Borobudur diperintahkan oleh...

  Gambar: Aksi PKL Malioboro di depan Gedung DPRD DIY, Jumat 5 Juni 2024. (dokumentasi LBH Yogyakarta, 5/6/2024) Pada Jumat (5/07/24) ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma PKL Malioboro bersama solidaritas rakyat yang terdiri dari elemen mahasiswa dan pers melakukan aksi demontrasi dan audiensi ke DPRD DIY. Agenda tersebut...

Gambar: AMPPY terlibat di dalam Pembahasan Raperda Pendanaan Pendidikan dengan agenda pembahasan anggaran pendidikan menengah di DIY pada 27 Juni 2024 di gedung DPRD DIY. (Dokumentasi LBH Yogyakarta, 27/06/2024)   Press Release Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) AMPPY mendapat pemberitaan di kanal media resmi DPRD DIY tertanggal 2 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pansus...

Warga Dusun Siyangan, LBH Yogyakarta dan Gusdurian Yogyakarta usai melakukan audiensi ke Dinas PU ESDM DIY (Sumber : Dok. Gusdurian Yogyakarta)   Yogyakarta – Kamis (21/3), Paguyuban Dusun Siyangan Peduli Kali Progo bersama LBH Yogyakarta dan Gusdurian Yogyakarta mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PU ESDM) Daerah Istimewa Yogaykarta...

Selasa, 13 Februari 2023, Forum Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Akdemisi mendeklarasikan dan meluncurkan Pos Pengaduan bersama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pos Pengaduan ini dimaksudkan menjadi wadah advokasi bagi berbagai upaya pembungkaman terhadap civitas akademika dan masyarakat sipil yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Menjelang pemilu 2024, Rezim terbelakang Joko...

Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang kini menempati Teras Malioboro 2 mengadakan Doa Bersama & Refleksi 2 Tahun Relokasi PKL Malioboro yang dilaksanakan pada Kamis 1 Februari dan dihadiri oleh ratusan pedagang. Agenda ini menjadi wadah silaturrahmi dalam meningkatkan kekompakan dan kesolidan pedagang, keyakinan akan perjuangan, dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini...

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016, Negara telah memperkuat jaminan konstitusional bagi Penghayat yang sebelumnya diatur dalan Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasasr. Namun penerapannya di lapangan jauh panggang dari api. Di beberapa tempat masih dijumpai penghayat yang masih kesulitan bahkan mengalami diskriminasi saat mengakses layanan publik. Salah satu kasus tersebut terjadi di Kabupaten...

Selasa, 9 Januari 2024 Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Perkara 205/Pid.b/2023/PN Pwt menjatuhkan vonis pidana penjara tujuh tahun terhadap tiga anggota Polisi Polresta Banyumas yang terdiri dari Aipda Andriyanto Anggun Widodo, Briptu Alfian Lutfi Arianto dan Bripka I Made Arsana. Ketiga polisi tersebut terbukti telah melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan dan penyiksaan hingga menyebabkan Oki...

Siaran Pers Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan Tahananan Polres Banyumas Oki Kristodiawan di Banyumas:  4 Terdakwa Polisi dituntut 6 dan 7 tahun Penjara   Pada Selasa, 28 November 2023, telah dibacakan tuntutan kepada 4 (empat) polisi yang terlibat pada kasus penyiksaan hingga berakibat meninggalnya Oki Kristodiawan (OK) di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, pada 17 Mei 2023...

Siaran Pers: Babak Baru Meninggalnya OK di Polresta Banyumas: Sidang 4 Polisi Terduga Pelaku Penyiksaan di PN Purwokerto Setelah 4 (empat) bulan pasca meninggalnya OK di Rumah Tahanan Polresta Banyumas, terdapat 4 (empat) anggota polisi yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam meninggalnya Tahanan OK. Para anggota polisi tersebut disidangkan pada nomor perkara 204/Pid.B/2023/PN Pwt dengan nama...

Siaran Pers Catatan Kritis Ranperpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemerintah saat ini sedang merumuskan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Ranperpres PKUB) untuk mengganti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah...

  Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selalu berada di atas ratarata indeks demokrasi nasional selama 2018-2020, namun cenderung menurun jika dibandingkan dengan indeks demokrasi DIY 2015-2017. Meski lebih baik ketika dibandingkan rerata nasional, beberapa kelompok masyarakat di DIY mangalami tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Institusiinstitusi demokrasi yang eksis, seperti...

Pernyataan Sikap Kasus Penutupan Patung Bunda Maria di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa Santo Yakobus, Kulon Progo Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari hak asasi manusia. Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dinyatakan dalam konstitusi UUD 1945: “Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan...

Siaran Pers: ORI Perwakilan DIY Temukan Maladministrasi Dalam Pelayanan Penegakan Hukum Oleh Polisi Kepada Korban Salah Tangkap Terkait Kasus Klitih Gedongkuning   Pada 1 Februari 2023, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan D.I. Yogyakarta (DIY) mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang pokoknya mengenai maladministrasi selama proses pelayanan penegakan hukum di lingkungan kepolisian DIY dalam penanganan...

Siaran Pers Skuter Listrik Penunjang Pariwisata Yogyakarta   Selain sebagai salah satu destinasi wisata di Yogyakarta, Malioboro juga terkenal sebagai pusat perekonomian bagi ribuan masyarakat yang menyandarkan hidupnya di sana. Perekonomian yang sudah terbangun ratusan tahun itu akhir-akhir ini menuai banyak polemik. Mulai dari relokasi pedagang kaki lima Malioboro, hilangnya pekerjaan pendorong gerobak, hilangnya lapak...

Pernyataan Sikap Terhadap Penutupan Tempat Usaha di Sisi Utara Jalan Perwakilan Rabu (4/1/2023), pukul 06.30 WIB, adanya penutupan tempat usaha pada bangunan sisi utara jalan perwakilan. Padahal belum ada dialog yang partisipatif dan demokratis guna mencapai solusi bersama. Kebijakan ini akan menghilangkan mata pencaharian yang telah belasan hingga puluhan tahun dijalani oleh para pelaku usaha....

Pernyataan Sikap: Pelaku Usaha di Sisi Utara Jalan Perwakilan dalam Ancaman Penggusuran Forum Komunikasi dan Kordinasi Perwakilan (FKKP) merupakan wadah paguyuban pelaku usaha yang beraktivitas di Sisi Utara Jalan Perwakilan yang merupakan bagian dari Kawasan Sumbu Filosofi. Kami sebagai masyarakat Yogyakarta yang berada dalam Kawasan Sumbu Filosofi akan terdampak kebijakan rencana pengosongan bangunan di sisi...

Rilis Sikap Peradilan Sesat (rechterlijke dwaling): Putusan Kasus Klitih di Gedongkuning Tidak Empiris   Selasa, 9 November 2022, majelis hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada perkara nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk atas nama terdakwa AMHM dan HAA terkait kasus kekerasan jalanan/klitih di Gedongkuning dengan pidana penjara 6 (enam) tahun. Terhadap putusan tersebut Tim Advokasi Untuk...

Siaran Pers Kasus Klitih di Gedongkuning: Penyiksaan dan Kekerasan oleh Polisi Demi Sebuah Pengakuan   Sejak 28 Juni 2022 hingga kemarin, 1 November 2022, telah berlangsung serangkaian proses persidangan bagi klien kami atas nama terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri dengan nomor perkara 123/Pid.B/2022/PN.Yyk. Kami mengapresiasi majelis hakim yang telah memberikan kesempatan bagi baik bagi penasihat...

GEMPADEWA MENGGUGAT DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM DAN MELAWAN TAMBANG ILEGAL DI WADAS Senin (31/10/2022), Warga Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) bersama Solidaritas untuk Wadas mengajukan gugatan atas tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang memperbolehkan pertambangan Batu Andesit di Wadas dilakukuan tanpa izin pertambangan. Gugatan ini sekaligus...

Siaran Pers: Solidaritas Yogyakarta untuk Iran   Yogyakarta- Solidaritas Yogyakarta untuk Iran yang beranggotakan aktivis dan jurnalis menggelar aksi solidaritas untuk Mahsa Amini, perempuan muda Iran yang tewas karena diduga dipukul polisi moral di Teheran karena tidak memakai hijab sesuai aturan. Solidaritas itu diwujudkan dengan aksi simbolik dan serius menggunting rambut tanda bahwa perempuan berdaulat...

Siaran Pers: Warga Menggugat Kesewang-wenangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dengan Melakukan Penggusuran   Tertanggal 12 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan penggusuran secara paksa kepada warga pedagang kios sisi selatan Stasiun Wates. Penggusuran yang dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo dengan mengarahkan Satpol-PP Kulon Progo tersebut tidak berdasar sama sekali. Alih-alih membuka ruang diskusi...

Pernyataan Sikap PERPAG Forum Audiensi Bupati Kebumen Penuh Kejanggalan dan Permasalahan! Segera Cabut HGB PT.Semen Gombong dan Berikan Pengelolaan Kawasan Karst Gombong Kepada Rakyat! Pada Jum’at, 14 Oktober 2022, Bupati Kebumen sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kebumen mengundang perwakilan masyarakat di sekitar Karst Gombong beserta PERPAG untuk melakukan diskusi dan pemaparan status...

Siaran Pers Kasus Klitih Di Gedongkuning: Polisi Diduga Salah Tangkap Dan Melakukan Kekerasan   Pada 11 April 2022, Kepolisian Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta mengumumkan lima orang yang dituding melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seorang pelajar berinisial D yang terjadi pada 3 April 2022 di daerah Gedongkuning, Yogyakarta. Kelimanya diamankan di rumah masing-masing pada Sabtu...

Siaran Pers Tanggapan Gempadewa atas Ceramah Ganjar Pranowo di Masjid Kampus UGM Bahwa berdasarkan pemberitaan detik.com dengan judul “Ganjar Bicara soal Wadas Saat Ceramah di Masjid Kampus UGM” tertanggal 6 April 2022, pukul 22.33 WIB,[1] pada saat berceramah di Masjid Kampus UGM (6/4/2022), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, “Dan yang menarik Bapak Ibu, ini...

Siaran Pers Usut Tuntas Aksi Kekerasan Terhadap Warga Wadas dan Cabut IPL Wadas Pada Jumat, 4 Maret 2022, para pejuang dari Desa Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) dan Aliansi Solidaritas Untuk Wadas mengawal pemanggilan salah satu Warga Wadas oleh pihak Propam di Polres Purworejo. Pemanggilan tersebut buntut atas peristiwa...

Konferensi Pers Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA)  “Warga Wadas mendesak Presiden Jokowi untuk Menghapus Izin Penetapan Lokasi (IPL) Tambang di Desa Wadas!” Warga Wadas sudah menolak rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, penolakan dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan...

Press Release Sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Terhadap Rencana Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro   Sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini, YLBHI-LBH Yogyakarta memperoleh informasi dari berbagai sumber media terkait rencana relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro. Sebagai salah satu lembaga yang berfokus terhadap isu-isu Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan...

Siaran Pers Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) PLTU PT S2P Cilacap Kembali Bising, Meresahkan Warga Winong dan Sekitarnya   Hari Senin (6/12) pukul 16.00 WIB, warga Winong dan sekitarnya terganggu oleh suara bising dari operasional PLTU, setelah sebelumnya juga mengeluarkan debu pekat imbas dari pembersihan tempat penyimpanan FABA. Akibatnya, aktivitas terganggu dan memberi dampak...

Siaran Pers Bertentangan Dengan Hukum, Hakim PHI Perintahkan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Cabut SK PHK Terhadap Empat Orang Dosen   Senin, 29 November 2021, majelis hakim pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan perkara nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada empat orang dosen Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta, yakni Idham...

SOMASI TERBUKA Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan somasi kepada penerima mandat rakyat sebagai pengurus urusan publik : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I Yogyakarta Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta yang berada pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo...

Siaran pers ARDY Tolak Undangan Sosialisasi Pergub DIY tentang Larangan Demonstrasi Kawasan Malioboro Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) memperoleh surat dari Gubernur D.I. Yogyakarta. Dilayangkan kemarin Selasa, 2 November 2021, sekitar pukul 18.00, melalui WhatsApp anggota ARDY Yogi Zul Fadhli dan Shinta Maharani, surat bernomor 180/21648 itu berisi undangan diskusi publik terhadap Pergub DIY...

Siaran Pers Bersama Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI), LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Bandung 76 Tahun Hari Listrik Nasional: Negara Produksi Akumulasi Keuntungan bagi Pemilik Modal dan Akumulasi Penderitaan untuk Rakyat. Kita semua adalah rakyat. Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Miskin Kota, Minoritas seksual, Minoritas agama, Perempuan, Masyarakat adat, Anak, Pelajar dan Kelompok masyarakat...

Siaran Pers: LBH Yogyakarta Menerima Pengaduan Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM) atas Ancaman Penggusuran oleh BBWS SO Pada tanggal 26 Oktober 2021 Paguyuban Mandiri Kali Code Mandiri membuat pengaduan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Kris Triwanto mewakili kepentingan paguyuban menyampaikan bahwa warga akan digusur tanpa adanya relokasi. Pada tanggal 25 September 2020...

Siaran Pers Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Pergub Larangan Demonstrasi Maladministrasi, Sultan Sepatutnya Taat Konstitusi   Yogyakarta- Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) mendesak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjalankan hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan Peraturan Gubernur DIY melarang demonstrasi di kawasan Malioboro maladministrasi....

SIARAN PERS: KOMITMEN KOMNAS HAM KAWAL DAN TUNTASKAN PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA WADAS      Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. (Q.S. Al-Baqoroh ayat 11)   Pada Selasa, 28 September 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi dan...

Siaran Pers Hari Tani Nasional: Hentikan Perampasan Ruang Hidup Petani! Hidup Petani, Hidup Rakyat! Tanggal 24 September merupakan peringatan hari tani dengan ditandai lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan spirit pembaharuan dan menjadi dasar dalam upaya merombak struktur penataan agraria yang timpang akibat warisan kolinialisme. UUPA memuat...

Siaran Pers: Masifnya Patroli Aparat Kepolisian Di Desa Wadas Sejak tanggal 20 September 2021, beberapa personil aparat Kepolisian dari Polres Purworejo rutin melakukan patroli di Desa Wadas dengan membawa senjata lengkap. Selain mengaku melakukan patroli, aparat kepolisian mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ke Desa Wadas dengan tujuan untuk membagikan masker dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19. Namun,...

Siaran pers Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta: Polisi Harus Usut Tuntas! Kemarin Sabtu, 18 September 2021, sekitar pukul 18.30, kami resmi melaporkan peristiwa dugaan serangan bom molotov di kantor LBH Yogyakarta kepada Polisi Resor Kota (Polresta) Yogyakarta. Diregistrasi dengan laporan polisi nomor: LP-B/201/IX/2021/SPKT POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA DIY, serangan ini diduga merupakan tindak pidana seperti...

Siaran pers Kantor LBH Yogyakarta Diduga Dilempar Bom Molotov: Kami Tidak Takut Dengan Teror! Hari ini, Sabtu, 18 September 2021, sekitar pukul 05.00 pagi, kami mendapati salah satu bagian (sisi barat-pojok) teras kantor LBH Yogyakarta terdapat bekas seperti terbakar api. Bekas terbakar itu menyebar di beberapa sisi, yakni di lantai, tembok, kaca jendela, ventilasi hingga...

Siaran pers Pemberangusan Kebebasan Akademik: Dipecat dan Diskorsing, Dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Gugat Yayasan UP 45 di Pengadilan   Hari ini, Selasa, 10 Agustus 2021, lima orang dosen Universitas Proklamasi  45 (UP 45), Yogyakarta, mendaftarkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Upaya ini ditempuh lantaran Yayasan UP 45 telah melakukan Pemutusan...

SIARAN PERS “Wadon Wados : Menganyam Perlawanan!” Pada tanggal 7 Juni 2021 Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Pembaharuan Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Wonosobo Jawa Tengah. Rakyat Wadas menggugat Ganjar Pranowo atas penerbitan izin tersebut dan telah teregister dengan Nomor 68/G/2021/PTUN.SMG., karena tidak ingin keutuhan alam...

Siaran pers Hak Pedagang Pasar Kembang Belum Dipenuhi, Walikota Yogyakarta Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab Kemarin, Kamis, 5 Agustus 2021, pedagang Pasar Kembang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karso mengadakan audiensi secara daring dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Maksud kedatangan pedagang ke pemerintah kota ini ialah meminta perhatian dari walikota pasca penggusuran yang dilakukan PT Kereta...

PERS RILIS: WARGA WADAS GUGAT GANJAR PRANOWO ATAS KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN “Tuanku Rakyat, Gubernur hanya Mandat”   Pada 15 Juli 2021, Warga Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah. Warga Wadas menggugat Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah atas kebijakannya...

Siaran Pers Empat Tahun Pasca Penggusuran Pedagang Pasar Kembang, Walikota Yogyakarta Wajib Bertanggungjawab Kemarin, Senin, 5 Juli 2021, empat tahun sudah pedagang-pedagang Pasar Kembang nasibnya terkatung-katung. Pasca diusir paksa oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), 5 Juli 2017, pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karso, telah berjuang kesana-kemari untuk memperoleh keadilan, mulai dari beberapa kali mengadakan...

Pers Rilis: Hentikan Rencana Pertambangan di Desa Wadas Dengan Dalih Kepentingan Umum Semarang, 21 Juni 2021 Pada Senin, 21 Juni 2021, Warga Wadas mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mempertanyakan perihal sikap Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah atas penolakan Warga Wadas terhadap rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas. Warga Wadas juga menyatakan sikap...

Pers Rilis: Dosen UP45 Melakukan Audensi DPRD DIY, Disnakertrans DIY, LLDIKTI Kelalaian Negara Menyebabkan Perguruan Tinggi Swasta Bertindak Sewenang-Wenang   Pada, Senin, 21 Juni 2021, sejumlah dosen yang tergabung dalam Serikat Dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Para dosen meminta pihak DPRD Yogyakarta untuk melakukan...

Siaran Pers Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) ARDY Tagih Laporan Ombudsman tentang Dugaan Maladministrasi Pergub Larangan Demonstrasi Kawasan Malioboro Yogyakarta- Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) menagih Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera mengumumkan hasil laporan pemeriksaan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X yang menerbitkan aturan anti-demokrasi karena mengabaikan partisipasi publik...

SIARAN PERS GEMPA DEWA IZIN PENETAPAN LOKASI HABIS, WARGA WADAS DESAK PEMERINTAH DAN PEMRAKARSA UNTUK TIDAK BERAMBISI MENAMBANG DI DESA WADAS   Izin penetapan lokasi (IPL) adalah sebuah izin yang diberikan kala ada suatu proyek pembangunan bagi kepentingan umum. Tanpa adanya izin tersebut maka semua tindakan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak memilIki...

Siaran Pers Pameran Poster dan Diskusi “Berani Jujur Hebat Pecat!” Hari Lahir Pancasila, KPK Tak Sakti   Yogyakarta- Jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar acara bertajuk menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui serangkaian diskusi, pentas musik, dan pameran seni. Acara itu bagian dari protes terhadap pelantikan pegawai komisi antirasuah sebagai Aparatur Sipil Negara pada 1...

Siaran Pers Komite Bersama Reformasi Reformasi Gagal, Demokrasi Mati, dan KPK Dihabisi Yogyakarta- Komite Bersama Reformasi yang beranggotakan masyarakat sipil pro-demokrasi akan berunjuk rasa di halaman Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperingati 23 tahun reformasi, Jumat siang, 21 Mei 2021. Demonstrasi ini ekspresi kekecewaan masyarakat sipil terhadap lemahnya pemberantasan korupsi. Dua puluh tiga tahun...

Siaran Pers Advokat LBH Yogyakarta (Kuasa Hukum Warga Wadas) Bersama Tim PEKA Laporkan Kapolres Purworejo dan Anggotanya ke Polda Jawa Tengah Kemarin, Senin, 3 Mei 2021 Julian Duwi Prasetia dan Lalu Muh. Salim Iling Jagat, advokat dan asisten advokat dari LBH Yogyakarta bersama tim Pembela Profesi Advokat Untuk Keadilan (PEKA), gabungan 28 OBH dan kantor...

Siaran Pers Diduga Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Warga Desa Wadas dan Kuasa Hukum dari LBH Yogyakarta Laporkan Kapolres Purworejo dan Anggotanya ke Komnas HAM Pada Kamis, 29 April 2021 warga Desa Wadas melaporkan dugaan peristiwa kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dan/atau penganiayaan dan/atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kapolres Purworejo dan anggotanya di...

Siaran Pers Bersama Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) – Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga – Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga SOSIALISASI YANG KERAP MANIPULATIF, KINI JUSTRU REPRESIF! (Catatan kekerasan aparat terhadap warga Desa Wadas)   Pada Jumat, 23 April 2021, terjadi tindakan kekerasan yang...

Rilis Media #BersihkanIndonesia Untuk Disebarkan Segera “Risiko Kelabu Abu Batubara: Aturan Ketat Diperlukan” Jakarta, 21 April 2021 – Satu hari menjelang Hari Bumi, dan Biden – Climate Leaders Summit yang juga mengundang Presiden Indonesia [1], #BersihkanIndonesia meluncurkan laporan berjudul Risiko Kelabu Abu Batubara. Laporan ini menyoroti meningkatnya risiko bahaya dari limbah abu batubara (FABA) bagi...

Siaran Pers Wadon Wadas Menagih Janji Tolak Keras Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas ! Yogyakarta, 8 April 2021 Perempuan Wadas yang tergabung dalam Wadon Wadas menolak keras adanya rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pada Kamis, 8 April 2021, Wadon Wadas mengadakan Audiensi dan Diskusi terkait Pembangunan Bendungan...

SIARAN PERS “BENCANA” TURUNAN OMNIBUSLAW “CILAKA” : KESEHATAN MASYARAKAT WINONG TERANCAM AKIBAT KEBIJAKAN PENGELUARAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH (FABA) DARI KATEGORI LIMBAH B3 | DARI CILACAP UNTUK LINGKUNGAN INDONESIA LEBIH BAIK Cilacap, 17 Maret 2021   Winong merupakan salah satu dusun di Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu penyangga PLTU...

Pers Rillis Warga Wadas Menolak Rencana Pertambangan Batuan Andesit untuk keperluan Bendungan Bener Purworejo Terhitung sejak diumumkannya rencana proyek bendungan bener dan rencana pertambangan batuan andesit (quarry), Masyarakat Desa Wadas menolak dengan tegas rencana tersebut. Konsistensi Warga Wadas dalam melakukan penolakan terbukti hingga sekarang. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan...

Siaran Pers Pergub Larangan Demonstrasi, ARDY Laporkan Sultan ke Komnas HAM   Yogyakarta- Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta yang beranggotakan jaringan masyarakat sipil melaporkan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena menerbitkan peraturan gubernur yang berisi larangan unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aliansi yang beranggotakan...

PERS RILIS Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) secara tegas MENOLAK adanya rencana pertambangan quarry batuan andesit di desa wadas. Penolakan sudah dilakukan sejak tahap sosialisasi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener pada 27 Maret 2018 yang diadakah oleh Balai Besar Wilayah Sungai – Serayu Opak (BBWS-SO), pada saat itu warga wadas secara...

Siaran Pers Pergub Larangan Demonstrasi Tanpa Partisipasi Publik, ARDY Laporkan Gubernur Provinsi DIY ke Ombudsman Atas Dugaan Maladministrasi   Somasi terbuka sudah dilayangkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas terbitnya Peraturan Gubernur (pergub) Provinsi DIY Nomor 1/2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka, pekan lalu. Melalui surat ini, kami...

Pada 4 Januari 2021, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meneken Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Regulasi yang dialamatkan untuk mengatur urusan orang banyak, namun dibuat dengan sembunyi-sembunyi yang agaknya tanpa pelibatan rakyat ini, pada pokoknya berisi perihal pembatasan penyampaian pendapat di muka umum....

Siaran Pers Wadas Melawan dapat anda Klik disini Senin, 23 November 2020, Perwakilan dari Masyarakat Desa Wadas yang menolak keras penambangan Quarry Batuan Andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melaporkan kasusnya ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Mereka melaporkan adanya tindakan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah atas dikeluarkannya...

Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta Catatan Kritis Rencana Pembangunan Jalan Tol Di Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY): Pengingkaran Terhadap Partisipasi Publik Dan Tipu Muslihat “Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”   Gubernur Provinsi DIY telah meneken keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Provinsi D.I. Yogyakarta, 10 Juli 2020. Beslit bernomor 206/KEP/2020 itu rencananya akan digunakan...

  Pers Rilis YLBHI dan 16 LBH pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2020 “Temuan YLBHI, Kepolisian RI : Menegakkan Hukum dengan Melanggar Hukum dan HAM, Serta Mengancam Demokrasi”   Setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara atau hari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, penting mengingat salah satu mandat Reformasi yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat...

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU...

Audiensi pada Rabu, 13 Mei 2020 Pers Rilis Hasil Audiensi dengan Disnakertrans DIY POSKO PENGADUAN BURUH DIY TERDAMPAK COVID-19 Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) DPD DIY dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta   Pandemi Covid-19 hari ini yang terjadi hampir di seluruh wilayah dunia menyebabkan guncangan yang luar biasa di berbagai sektor. Negara-negara di seluruh...

PERS RELEASE: SURAT BALASAN FORUM MASYARAKAT WINONG PEDULI LINGKUNGAN (FMWPL) TERHADAP JAWABAN KOMNAS HAM PERIHAL PENGADUAN SDR RIYANTO PADA PT SUMBER SEGARA PRIMADAYA   Tertanggal 28 April 2020 Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) melalui Sdr. Riyanto telah menerima surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Nomor 0.445/T-PMT/IV/2020 dengan agenda...

SIARAN PERS Update Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik Sejak 17 April 2020, kami menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik. Hingga saat ini, jumlah pengaduan yang masuk dengan pelaku yang sama semakin bertambah. Bagaimana modus dan pola yang dilakukan oleh Ibrahim Malik dalam melakukan tindakan kekerasan seksual? Bagaimana...

SIARAN PERS Pos Pengaduan untuk Hak Kesehatan dan Hak atas Pekerjaan DIY Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak diberbagai sendi kehidupan bagi masyarakat seacara umum, termasuk masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun DIY masih belum menetapkan Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar nyatanya dampak Pandemi Covid-19 telah dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Implikasi dari merebaknya pada...

Pemda DIY Harus Segera Buat Strategi Konkret Untuk Selamatkan Warga Dari Wabah Covid-19 (Catatan Kritis 30 Hari Penanganan Wabah Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta)   Sudah 30 hari status tanggap darurat wabah virus corona (covid-19) diberlakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Situasinya kian hari, justru semakin gawat. Dari laporan dinas kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit...

Siaran Pers Warga Terdampak Rencana Pembangunan Bendungan Pasuruan Magelang Ajukan Akses Informasi Publik Empat warga terdampak rencana pembangunan Bendungan Pasuruhan Magelang melalui kami LBH Yogyakarta mengajukan surat keterbukaan informasi publik perihal data Analisisi Dampak Lingkungan (Amdal) kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah setelah sebelumnya melayangkan surat yang sama kepada Balai Besar Wilayah Serayo Opka...

Siaran Pers Stop Pembangunan Infrastruktur di Provinsi D.I. Yogyakarta Dan Jawa Tengah, Alokasikan Anggaran Untuk Penanganan Wabah Virus Corona (Covid-19)   Belakangan, pembangunan infrastruktur di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah berlangsung semarak. Mulai dari infrastruktur transportasi (tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta-Cilacap, bandara YIA Kulonprogo, jalan lintas selatan, dll), listrik (PLTU batu bara, Cilacap) hingga air...

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Atas dasar inilah kemudian warga Kentingan Baru melakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Walikota Surakarta. Adapun perbuatan melanggar hukum tersebut adalah tidak memberikan Surat Perintah...

Siaran Pers Bersama Warga Korban Penggusuran Paksa Kentingan Baru Gugat Walikota dan Kepolisian Resort Surakarta Kamis, 7 November 2019 adalah hari yang tentu sulit dilupakan oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Harapan Jaya tepatnya di Kelurahan Kentingan Baru, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Pasalnya hari itu berbeda dengan hari-hari biasanya, telah terjadi penggusuran paksa terhadap rumah...

Siaran Pers YLBHI Pemberlakuan Karantina Wilayah Secara Diam-Diam dan Tak Berdasar Undang-Undang Melanggar Hak Warga Negara   YLBHI mendapatkan cukup banyak laporan mengenai pembubaran kerumunan oleh Aparat Kepolisian mulai dari cafe hingga pesta. Belakangan ini bahkan beredar video singkat tentang pembubaran pesta dan pernyataan anggota Polri memerintahkan anggotanya untuk membawa penyelenggara ke kantor polisi. Hal...

Selama Pandemi Covid-19 mulai merajalela di Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah semakin memprihatinkan. Banyak pihak merasa bahwa pemerintah sangat lamban dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini. Alih-alih mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk meminimalisir penyebaran virus, pemerintah malah seakan tidak melihat bahwa virus ini sangat serius pada awalnya. Selain itu, dalam proses penangannanya hingga...

[Rilis Pers] Bermasalah Terkait Pekerjaan Karena Pandemi COVID-19?: 16 Kantor LBH-YLBHI Membuka Posko Pengaduan Bantuan Hukum Online Jakarta, 20 Maret 2020 Penyebaran Virus Covid – 19 di Indonesia merupakan hal serius yang tidak bisa diremehkan karena dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak 2 Maret 2020 hingga saat ini telah ada 305 orang yang terjangkit...

Siaran Pers Bersama Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta Gubernur DIY Harus Transparan Berikan Informasi Penanganan Virus Corona Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mau membuka seluruh informasi penting tentang penanganan pandemi virus Corona dengan alasan menghindari kepanikan. Padahal informasi ini penting untuk peningkatan kewaspadaan masyarakat dan membangun kesadaran publik untuk melakukan gerakan pencegahan penyebaran virus. Undang-Undang No....

Pada 9 Maret 2020, Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta, terbitkan siaran pers. Ditandatangani oleh Singgih Raharjo, selaku Kepala Dinas Pariwisata, selebaran yang hanya terdiri dari satu halaman ini berisi pokok pikiran Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta menyangkut persebaran virus corona disease (covid-19) dan bagaimana ia menyikapinya. Dari kaca matanya, di tengah dunia yang dilanda kedaruratan pandemik...

Optimalisasi Peran Paralegal: Upaya Membuka Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin   Sehubungan dengan adanya pemberitahuan yang terdapat pada laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (https://partisipasiku.bphn.go.id/perencanaanhukum/permen) tentang public hearing mengenai rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (permenkumham) tentang Paralegal Pemberi Bantuan Hukum, maka kami perlu menyampaikan hal-hal yang akan tersebut dalam police brief ini. Respon...

SIARAN PERS Berikan Penghormatan dan Perlindungan Hukum untuk Paralegal! Dalam perkembangannya, peran Paralegal menjadi cukup krusial dalam konteks pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum di sini tidak hanya dimaknai sebatas konsultasi hukum dan pendampingan hukum di depan pengadilan, namun lebih luas lagi yakni sebagai proses pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan marjinal agar mereka paham hak dan...

Siaran Pers YLBHI Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan Tanpa Izin Ketua Pengadilan akan Memperparah Mafia Peradilan YLBHI memperoleh dokumen Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020. Dalam surat edaran tersebut terdapat aturan bahwa “Pengambilan Foto,...

SIARAN PERS Pasca Putusan PTUN Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadul (PMPT) Gunungkidul Berjanji dan Berkomitmen Terbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Kantor Sekretrariat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Klasis Gunungkidul   Gereja Kristen Jawa (GKJ) Klasis Gunungkidul mempunyai program pendirian kantor Klasis yang sudah direncanakan sejak tahun 2016 dan nantinya akan berfungsi sebagai tempat...

PERS RILIS Tindakan bupati bantul dengan membatalkan fasilitasi IMB Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI Sedayu) sebagai rumah ibadat, melalui SK Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI Sedayu) sebagai rumah ibadah, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mencabut IMB...

Siaran Pers Bersama Jaringan Advokasi Masyarakat Peduli Pekerja Informal Yogyakarta (Yasanti, ICM, LBH Yogyakarta, SPPR Kota Yogyakarta, SPPR Bantul, Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY, Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia, PEKKA, Komunitas Jamu Gendong Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Mitra Wacana, RTND, Yayasan Samin Walhi Yogyakarta, SP Kinasih, Paju Monca dan Aliansi Masyarakat Peduli...

“Bangun Persatuan Demokrasi Rakyat Tertindas, Hancurkan Imperialisme dan Rezim Pelanggar HAM Jokowi-Ma’ruf”   Paska perang dunia II berakhir, Majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut mengatur tentang penghormatan, hak-hak dasar manusia yakni: hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sejak saat itu,...

Secarik surat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta diterima oleh Agung, tukang kunci, tempo hari. Selain dirinya, surat bertanggal 21 Oktober 2019 itu juga dilayangkan kepada Sutinah, Suwarni, Sugiyadi dan Budiono, seluruhnya adalah pedagang kaki lima di sisi ruas jalan antara persimpangan Jalan Ibu Ruswo dan Brigjen Katamso, daerah Gondomanan. Melalui surat tersebut, pada 12 November 2019...

Konferensi Pers 16 Oktober 2019 “Dampak Energi Kotor PLTU Batubara Menyebabkan Kabupaten Cilacap Krisis lingkungan Hdup yang Bersih”   Kabupaten cilacap adalah salah satu daerah yang ramai dijadikan ladang investasi bagi para investor-invertor baik lokal maupun asing yang menanamkan modalnya sebagai pembangunan industri, namun banyaknya industri di Kabupaten Cilacap masih perlu di koreksi ulang terkait...

PERNYATAAN SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK GERAKAN INKLUSI MENOLAK SEGALA BENTUK KEKERASAN YANG MEMBUNGKAM PENYAMPAIAN PENDAPAT RAKYAT SIPIL   Kami adalah individu dan bagian dari kelompok dan organisasi yang memperjuangkan keadilan berbasis kemanusiaan dan penegakan HAM. Sepanjang hayat di negara ini, amat jarang kami peroleh itikad baik pemerintah memenuhi hak-hak hidup di lingkungan yang layak, adil,...

Mengecam Penangkapan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu

Siaran Pers Hari Tani Nasional 2019 YLBHI dan 16 Kantor LBH-YLBHI Hentikan Memuja Investor, Tegakkan Kedaulatan Rakyat, Jalankan Amanat Konstitusi 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional, catatan YLBHI sepanjang tahun 2019 terdapat banyak kejutan pahit yang mengancam keberlangsungan hidup petani dan masyarakat adat. Awal tahun 2019, masyarakat sipil terus mendorong kemajuan pembahasan dan pengesahan...

Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan KPK, muncul agenda janggal revisi Undang Undang KPK yang digulirkan DPR dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK telah menetapkan dua puluh nama peserta yang lolos. Saat ini sedang berlangsung seleksi tahap uji publik dan wawancara. Jaringan Anti-Korupsi (JAK) Yogyakarta mencatat beberapa permasalahan dari proses seleksi calon pimpinan KPK.

Pemerintah justru hanya meminta maaf dan menganjurkan masalah ini cukup diselesaikan dengan cara saling memafkan. LBH-YLBHI khawatir, jika perlakukan pelanggaran HAM ini tidak ditindak, diproses dan diberikan sanksi yang nyata sebagaimana mestinya maka keberulangan yang sama akan selalu berpotensi terjadi. 

Lagi-lagi Warga hanya mendapat kekecewaan dengan audensi tersebut, karena tidak ada hasil yang signifikan didapatkan warga. Instansi-instansi terkait sifatnya hanya menampung dan tidak ada keputusan yang tegas oleh Bupati. Padahal, masalah-masalah yang terjadi di sekitar PLTU khususnya Winong, harus diselesaikan secepatnya.

“Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Jadi, kalau di suatu lokasi di daerah yang rawan gempa atau banjir, ya harus tegas disampaikan: JANGAN DIBANGUN BANDARA, bendungan perumahan.” Demikian twit Bapak Presiden Joko Widodo, tertanggal 24 Juli 2019 pukul 08.05 WIB. Isi twit ini adalah ucapan dari Presiden Joko Widodo saat membuka Rakor Badan...

Kejaksaan RI memiliki visi “Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Berkaitan dengan hari Kejaksaan ini dan memeperhatikan Visi Kejaksaan RI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beserta 15 kantor LBH menemukan 20 fakta (terlampir) bahwa lembaga ini belum akuntabel, proporsional, dan profesional dan belum mengedepankan demokrasi dan Hak Azasi Manusia dalam tugas penuntutan.

LBH-YLBHI mengingatkan jika Pemerintah mengabaikan Konstitusi, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, akan mengakibatkan pemerintahan yang berwatak otoriter dan represif. Jika hal ini terjadi, justru akan menjauhkan kita dari cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LBH-YLBHI menyatakan: perlu segera adanya reformasi Kepolisian baik di dalam fungsi penegakan hukum dan fungsi lainnya seperti dalam menjaga ketertiban. Termasuk didalamnya perbaikan kultur dan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana didalam menjalankan tugasnya.

terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi D.I. Yogyakarta, yakni maraknya pungutan liar, penahanan ijazah dan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kalau tidak disempurnakan akan mengabaikan rasa keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak setiap warga negara terhadap pendidikan

  Menjadi tradisi kultural di Indonesia apabila menjelang Hari Raya, para pekerja mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga mereka dapat merayakan moment hari raya keagamaan bersama keluarga. THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. THR merupakan pendapatan non upah yang...

Perkara gusuran pedagang Pasar Kembang dan dihilangkannya status Pasar Kembang dengan Perwal 51/2017 semakin memperlihatkan bahwasanya pemerintahan begitu tunduk pada kepentingan korporasi. Akibatnya? Musnahnya ruang-ruang hidup warga, antara lain hak atas pekerjaan untuk kehidupan yang layak.

Paguyuban ini didirikan dengan tujuan untuk menolak wilayah quary yang sudah di tetapkan di AMDAL. Quary adalah wilayah yang akan di ambil tanahnya untuk mambangun bendungan. Dalam proses penyusunan AMDAL pun, warga yang tergabung dalam GEMPA DEWA tidak pernah dilibatkan. Padahal Desa Wadas adalah salah satu desa yang terkena dampak dengan adanya pembangunan bendungan tersebut.

Kembali Mengingatkan Pemerintah, Gubernur dan Angkasa Pura 1: Segala Tahapan Pembangunan Bandara Baru Di Kulonprogo Menyalahi Aturan Sehingga Harus Dihentikan

Terberitakan di Harian Kompas, Senin, 24 Juli 2017, tim peneliti Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan deposit tsunami di dekat bakal lokasi bandar udara baru di Yogyakarta. Deposit tsunami itu diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak pantai selatan Banten dan Jawa Barat. Potensi gempa di kawasan ini, berdasarkan sebaran deposit tsunaminya, bisa di atas...

Batalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Bebaskan Obby Kogoya Serta Adili Polisi Penyiksa Obby Perkara hukum Obby Kogoya, mahasiswa Papua yang dikriminalisasi oleh polisi, berlanjut ke meja pengadilan. Hari ini, ia harus duduk di kursi terdakwa, di Pengadilan Negeri Yogya, mendengarkan jaksa membaca surat dakwaan. Surat dakwaan yang berisi tuduhan-tuduhan tidak berdasar: pasal 212 jo...

“Apakah Karna Kami Waria? Sehingga Kami Tidak Berhak Memiliki Agama atau Kepercayaan” Untuk ke sekian kalinya Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di D.I.Y terjadi lagi. Kali ini dilakukan oleh sebuah ormas islam yang menamakan diri kelompokFJI (Front Jihad Islam) dan korbanya adalah PonPes Waria AL Fatah. Awalnya FJIberencana untuk menyegel Ponpes Waria Al Fatah dengan...

Press Release LBH Yogyakarta Dalam rangka memperingati Hari HAM se Dunia Pada 10 Desember 2013 setiap taunnya selalu diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia,      

Aksi Tolak RUU ORMAS Masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak RUU Ormas Daerah Istimewa YogyaKarta, mengelar protes menolak RUU Organisasi Kemasyarakatan (RUU ORMAS). Koalisi ini terdiri dari berbagai Organisasi Masa, LSM, dan Mahasiswa yang mengadakan protes menolak RUU ORMAS pada hari rabu tanggal 09-06-2013. Aksi dimulai dari Jl. Abu Bakar Ali pukul 10.00...

  Siaran Press Peringatan Hari HAM  Negara Gagal dalam Penegakan HAM di Indonesia   Selama tahun 2012 nuansa yang kental terlihat dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah adanya inkonsistensi negara dalam mewujudkan terciptanya situasi masyarakat yang terjamin serta terlindungi hak-hak asasi manusianya. Inkonsistensi ini tercipta karena ketidaksejalanan antara pembangunan produk perundang-undangan yang...

ALIANSI MASYARAKAT UNTUK KPK (AMUK) [PUKAT FH UGM Yogyakarta, LBH Yogya, BEM KM UGM, HMI Cabang Yogya, ICM, AJI Yogya, Jaringan Pemantau Polisi,Jaringan Perempuan Yogyakarta/JPY, FORUM LSM DIY, WALHI, AJI DAMAI, IDEA, Aksara, Sarang Lidi, PSB,Satunama, KAMMI, Elpar,Rifka Annisa, Lakpesdam NU Gunung Kidul, MTB Bantul, Gebrak Bantul, BEM UNY, PBHI, SIRI, Mitra Wacana,RTND,IHAP,LKiS, LABH, LAY,PKBI,...

Mendesak Pemerintah Atas Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta

FRONT PEMBELA TANAH RAKYAT PERNYATAAN SIKAP PERINGATAN HARI TANI 24 SEPTEMBER 2010 TANAH UNTUK RAKYAT Hari Tani Nasional yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 24 September, merupakan tonggak bersejarah bagi kaum tani Indonesia. Pada tanggal tersebut pada tahun 1960, ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sebagai landasan hukum dan politik bagi diaturnya...

Setiap menjelang Lebaran kaum buruh selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang pelaksanaan THR, meskipun peraturan mengenai THR sudah ada akan tetapi pada kenyataannya buruh tidak secara otomatis mendapatkan apa yang semestinya menjadi haknya, karena pada kenyataannya banyak para majikan (pengusaha) yang tidak memberikan hak atas THR kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan. Kaum buruh selalu dihadapkan dengan...

Press Release LBH YogyakartaTolak Penggunaan Senjata Api Bagi SATPOL-PPBelum kering air mata keluarga korban kekerasan Satpol PP kasus kerusuhan Priok yang menyebabkan 231 orang terluka cukup parah, dari 231 orang terdapat 20 anak di bawah 20 tahun yang ikut menjadi korban. Di Yogyakarta kasus kekerasan yang dilakukan Satpol PP terhadap anak jalanan dan PKL seperti...

Pernyataan Sikap LBH Yogyakarta Terkait Hasil Ujian Nasional 2010 di Daerah Istimewa Yogyakarta Pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 26 April 2010 cukup menggemparkan, tercatat 9.237 murid atau sekitar 23,6% dari seluruh siswa yang mengikuti ujian Nasional di DIY dinyatakan tidak lulus. Dengan tingkat kelulusan 76,3 persen, DIY menempati...

Press Rilis Hari Bumi Bumi tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sangat bergantung pada daya dukung lingkungan. Sayangnya ketergantungan tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat perawatan bumi atau lingkungan yang memadai. Fakta terkini, bahwa status lingkungan hidup di Indonesia saat ini sangat kritis dan hampir terjadi secara masif...

Rabu 7 April 2010 LBH yogyakarta mengadakan Konferensi Pers terkait pengaduan Sungging Purbo Asmoro. Sungging mengadu perihal nasib NG istrinya yang telah bekerja di Malaysia sejak september 2009 dan mengalami diskriminasi. Sungging warga Galur-Kulon Progo melaporkan selama di Malaysia Istrinya mendapat perlakuan yang tidak layak antara lain gaji dan jam kerja yang tidak sesuai upah,...

Ancaman yang dilakukan oleh oknum anggota TNI (yang merupakan saksi pelapor) kepada advokat yang tengah menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantulm merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditolerir dan sudah sepantasnya di kenakan tindakan tegas. Apalagi ancaman kekerasan tersebut dengan cara mengarahkan pistol/senjata api kepada salah seorang penasehat hukum terdakwa. Untuk itu kita harus...