LBH Yogyakarta, bersama jaringan Bata Laut, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar Kampanye (PDK) dengan tema “Membangun Media Rakyat Kampung Laut untuk Mempertahankan Ruang Hidup”. Kegiatan ini berlangsung di Ujungalang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap pada 31 Januari s.d. 1 Februari 2026 (dok. LBH Yogyakarta, 31/01/2026).
Cilacap, 31 Januari 2026 — LBH Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Dasar Kampanye (PDK) yang bertajuk “Membangun Media Rakyat Kampung Laut untuk Mempertahankan Ruang Hidup” pada 31 Januari 2026 s.d. 1 Februari 2026 di Ujungalang. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas warga dalam berkampanye, menyusun strategi advokasi terpadu, dan memproduksi media rakyat di tengah konflik agraria yang terus mengancam ruang hidup Warga Kampung Laut.
LBH Yogyakarta turut mengajak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dialektika yang tergabung dalam jaringan Bata Laut untuk ikut serta meramaikan kegiatan PDK. Dalam pelatihan ini, peserta yang hadir berasal dari beberapa wilayah di Kampung Laut, seperti Gragalan, Klaces, Paniten, dan Motean.
Dalam sambutannya, Risnandar, Ketua Panitia, yang merupakan bagian dari Paguyuban Barisan Petani dan Nelayan Kampung Laut, menegaskan bahwa situasi Kampung Laut saat ini berada dalam belenggu konflik agraria yang dinilai mengabaikan hak kelola warga. Hal itu mengakibatkan hilangnya lahan pertanian, penurunan pendapatan warga, bahkan ancaman kerusakan ekosistem Segara Anakan dikarenakan pembabatan hutan mangrove.
“Kampung Laut sangat diincar dan digerogoti oleh para pihak yang ingin menguasai. Pendidikan seperti ini sangatlah penting agar kita dapat melawan dengan pengetahuan dan kesadaran. Kami tidak sedang menolak pembangunan, tetapi menolak pembangunan yang mengorbankan ruang hidup warga. Media rakyat menjadi alat kami untuk menyuarakan kebenaran,” tandas Risnandar.
Paramedia sebagai Strategi Kampanye dan Alat Perubahan Sosial
Pemajuan advokasi berbasis digital menjadi salah satu fokus utama YLBHI-LBH Yogyakarta dalam kerja-kerja bantuan hukumnya. Kehadiran paramedia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjadi salah satu bentuk komitmen kami untuk memperkuat partisipasi masyarakat di ruang digital agar turut membersamai advokasi di Isu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Paramedia juga mendorong kesadaran kritis masyarakat yang akan menentukan arah kebijakan negara yang berkeadilan.
“Kami mendorong masyarakat Kampung Laut untuk terlibat aktif menyuarakan ketidakadilan struktural yang mereka alami dan memperjuangkan hak-hak secara mandiri,” ujar Julian Dwi Prasetya, Direktur LBH Yogyakarta.
YLBHI memandang bahwa paramedia sebagai strategi kampanye bersama tentu diharapkan mampu memberikan dampak baik dalam peningkatan kapasitas, perluasan jejaring, dan kekuatan kolektif di media sosial. Strategi tersebut menekankan pada pembagian peran yang jelas seperti pengambilan foto maupun video di lapangan, penulisan narasi, dan editor visual untuk dipublikasikan di media sosial agar beban kerja tidak bertumpu pada satu individu dan mencegah elitisme dalam gerakan. Selain itu, warga perlu menjalin aliansi strategis dengan media independen, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), dan media alternatif pro-demokrasi untuk memperluas jangkauan suara ke luar batas geografis Kampung Laut.
“Strategi konten yang efektif tidak lepas dari apa yang kita perjuangkan, siapa kita, dan apa kepentingan publik luas terhadap apa yang sedang kita perjuangkan. Selalu mulai dengan pertanyaan, kenapa publik luas perlu tahu tentang apa yang kita perjuangkan menjadi sangat penting. Percayalah bahwa masalah yang kita hadapi juga sedang dihadapi di wilayah lain, apalagi di tengah kondisi otoritarianisme hari ini,” tegas Meila Nurul Fajriah, Wakil Ketua Kampanye YLBHI.
Materi Pemahaman Dasar Kampanye dibawakan oleh Wandi Nasution yang menekankan bahwa kampanye di sini bukan dalam kerangka aktivitas politik elektoral. Jauh dari itu, melainkan, sebagai alat perubahan sosial untuk mengubah cara pandang publik dalam melihat suatu permasalahan serta mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional agar lebih berpihak kepada rakyat.
Konflik agraria di Kampung Laut bukan hanya dinilai sebagai “sengketa lahan”. Konflik berawal dari pematokan lahan secara liar, penyodetan, hingga rencana food estate yang dilakukan oleh pihak Lapas Nusa Kambangan telah membelenggu warga dalam pusaran krisis agraria dan ekologis yang berlarut-larut. Dengan demikian, persoalan ini harus dibaca sebagai masalah struktural, di mana warga berhadapan langsung dengan institusi negara dan relasi kuasa yang timpang.
“Ketika tanah warga dirampas, dampaknya warga bukan hanya kehilangan lahan dan sumber penghidupan, tetapi juga terjadinya kerusakan lingkungan, hilangnya kearifan lokal, retaknya rumah tangga, dan kemiskinan struktural, serta berpotensi terjadinya pertumpahan darah,” jelas Wandi.
Wandi, kemudian, menekankan bahwa materi ini merupakan materi paling dasar yang harus dipahami peserta agar pesan perjuangan tetap kuat dan tidak mudah dikriminalisasi oleh segelintir orang atau aparat. Warga harus mampu memetakan aktor kawan dan lawan melalui power mapping agar strategi komunikasi tepat sasaran dan terhindar dari infiltrasi pihak yang merugikan.
Selain itu, sangat krusial bagi warga untuk memegang teguh prinsip kampanye digital berbasis fakta lapangan dan data yang valid agar konten yang diproduksi tidak dianggap sebagai hoaks atau fitnah yang dapat memicu jeratan UU ITE dan upaya kriminalisasi. Narasi yang dibangun harus mengedepankan pengalaman hidup warga sebagai korban serta menggunakan pesan kunci yang sederhana namun emosional, sehingga mampu membangun solidaritas lintas wilayah tanpa mengeksploitasi penderitaan. Dengan dasar data dan fakta yang kuat, warga dapat mempertahankan kebenaran pesannya meskipun harus menghadapi sensor atau serangan digital.
Media Rakyat untuk Merebut Kembali Narasi Perlawanan
Dalam materi Media Rakyat dan Kampanye Digital yang dibawakan oleh Ach. Nurul Luthfi, menyoroti pentingnya media rakyat sebagai alat perlawanan terhadap dominasi media arus utama yang seringkali meminggirkan suara warga melalui framing “penertiban” atau “sengketa lahan”. Luthfi menegaskan bahwa media arus utama tidak pernah netral, sehingga warga perlu memiliki media sendiri untuk menyampaikan fakta berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. Maka dari itu, media rakyat lahir dari pengalaman warga terdampak dan tidak mengejar viralitas semata.
“Jika warga tidak punya media sendiri, cerita Kampung Laut akan terus dituturkan secara tidak adil. Ketika narasi disampaikan oleh mereka yang mengalami sendiri, pesan keadilan akan jauh lebih kuat dan sulit diabaikan,” ungkap Luthfi.
Setelah selesainya sesi materi, peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok untuk mempraktekan secara langsung bagaimana memproduksi konten kampanye dengan menggunakan aplikasi CapCut. Setiap kelompok didampingi oleh mentor yang turut membantu dalam pengambilan video dan menjelaskan penggunaan tools editing pada aplikasi CapCut. Masing-masing kelompok mendapatkan tema konten yang berbeda, seperti kriminalisasi warga, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan akibat konflik agraria di Kampung Laut.
Selanjutnya, peserta memaparkan ragam persoalan struktural yang mereka hadapi melalui sesi presentasi hasil praktek pembuatan konten dan editing. Dalam sesi presentasi, ketiga kelompok mengangkat isu utama yang saling berkaitan, mulai dari kriminalisasi warga, krisis perekonomian akibat konflik agraria, hingga perampasan tanah dan pencemaran lingkungan. Presentasi dimulai dari kelompok 1 (satu) dengan membuat narasi konten terkait kriminalisasi terhadap warga Kampung Laut yang terjadi pada 5 Agustus 2025.
Saat itu, sekitar 50 orang yang terdiri dari pihak Lapas, Aparat Kepolisian, dan TNI mendatangi wilayah warga dengan maksud meminta lahan warga seluas 500 m dari belakang area Lapas Narkotika. Namun warga secara tegas menolak karena lahan tersebut merupakan warisan leluhur mereka yang telah dikelola secara turun temurun.
Peristiwa itu dinilai menciptakan rasa tidak aman dan memperlihatkan absennya perlindungan negara terhadap warga. Salah satu peserta dari kelompok 1 (satu) menegaskan bahwa aparat telah meninggalkan trauma mendalam bagi warga.
“Kedatangan puluhan Aparat bersama pihak Lapas bukanlah sekedar soal lahan, akan tetapi menciptakan rasa takut dan ketidakamanan. Kami hidup dan mengelola tanah ini jauh sebelum negara hadir, namun justru kami yang terus terpinggir,” tandas N.
Kelompok 2 (dua) menyoroti persoalan lika-liku perekonomian warga Kampung Laut yang semakin terhimpit di tengah terjadinya konflik agraria karena faktor keterisolasian wilayah. Ketiadaan akses transportasi antar desa memaksa warga menempuh perjalanan laut hingga 2 (dua) jam, belum lagi warga harus merogoh kocek yang tidak sedikit untuk membeli solar sebagai bahan bakar perahu dan ongkos transportasi darat tambahan. Tentunya kondisi ini berdampak langsung pada petani dan nelayan yang kesulitan dalam menjual hasil panen dan tangkapan laut mereka.
Salah satu perwakilan kelompok juga menyampaikan bahwa konflik agraria berdampak langsung pada dapur warga.
“Bagi kami, konflik agraria bukan isu jauh. Ongkos transportasi mahal, hasil panen sulit dijual, dan tidak ada pengepul yang mau masuk. Setiap kebijakan yang tidak adil langsung terasa di meja makan kami,” ungkap T.
Sementara itu, kelompok 3 (tiga) membuat narasi konten berupa perampasan tanah dan pencemaran lingkungan di wilayah Ujungalang yang dilakukan oleh pihak Lapas Nusakambangan menggunakan alat berat berupa beko (eskavator) untuk membangun tambak udang dengan dalih mewujudkan program Balai Latihan Kerja (BLK) bagi narapidana. Di atas tanah sengketa seluas 34,2 h. Nahasnya, tambak udang tersebut dibangun secara ilegal karena tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang jelas, sehingga berpotensi mencemari sungai di wilayah Ujungalang dan menghilangkan mata pencaharian nelayan.
Perwakilan kelompok yang berasal dari Ujungalang mengungkapkan bahwa perampasan lahan telah merusak sumber penghidupan warga.
“Potensi sungai tercemar, lahan digusur, dan kami kehilangan mata pencaharian. Proses pembangunan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan warga, seolah hidup kami tidak pernah diperhitungkan. Justru malah menambah daftar panjang konflik agraria di wilayah kami,” tegas H.
Mentor lainnya menambahkan bahwa pengemasan pesan menjadi kunci agar isu warga sampai ke publik dengan bahasa yang lebih sederhana dan diterima oleh masyarakat lebih luas.
“Isunya sudah sangat kuat, tinggal dipoles saja dalam hal pembuatan konten dan editing. Ketika bahasa, visual, dan target audiens tepat, konten warga bisa menjadi alat tekan yang efektif sekaligus sebagai edukasi publik,” jelas I.
Dari ketiga kelompok tersebut menghasilkan jenis konten berupa video reels yang dapat diupload di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Adapun dinamika yang dialami oleh peserta dalam memproduksi konten adalah kesulitan dalam menghafal substansi narasi dan masih awam dalam penggunaan tools editing di aplikasi CapCut. Meskipun demikian, tantangan yang dialami peserta tidak menyurutkan semangat belajar mereka.
Paramedia untuk Gerakan Akar Rumput yang Berkelanjutan
Strategi pendidikan kampanye yang efektif di wilayah terisolasi seperti Kampung Laut adalah dengan membangun “Media Rakyat” atau “Jurnalisme Warga (Paramedia)” yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, paramedia berfungsi sebagai instrumen penguatan kapasitas (capacity building) bagi warga untuk merebut kembali ruang wacana yang selama ini didominasi oleh penguasa dan media arus utama.
“Selain bertujuan untuk menguatkan warga itu sendiri, paramedia juga dibangun dengan tujuan untuk membentuk gerakan bersama, saling terhubung antar-warga yang sedang berjuang, dan juga saling bersolidaritas atas perjuangan-perjuangan yang terjadi di berbagai wilayah,” jelas Meila Nurul Fajriah, Wakil Ketua Kampanye YLBHI.
Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya belajar bagaimana teknik mengambil gambar dan editing yang ideal, tetapi memperkuat pemahaman bahwa narasi, penentuan narasumber untuk produksi konten, serta pembagian peran merupakan bagian penting dari strategi advokasi terpadu. Peserta juga diajak untuk berpikir kritis dan sistematis agar mampu membedakan antara kampanye politik elektoral yang mementingkan kekuasaan individu dengan kampanye sosial yang bertujuan melakukan perubahan kondisi sosial melalui fakta dan narasi tandingan yang kredibel.
Dengan pemahaman ini, warga tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dari kebijakan pembangunan seperti food estate atau BLK (Balai Latihan Kerja), melainkan sebagai subjek aktif yang mampu mengartikulasikan hak-hak mereka atas tanah dan laut secara berdaya.
Strategi pendidikan kampanye yang efektif di wilayah terisolasi seperti Kampung Laut adalah dengan membangun “Media Rakyat” atau jurnalisme warga (paramedia) yang inklusif dan berkelanjutan. Karena wilayah terpencil dan jarang mendapat perhatian media arus utama yang cenderung palsu, warga harus mandiri dalam memproduksi konten melalui alat yang mudah diakses, seperti aplikasi Canva atau CapCut.
Strategi tersebut menekankan pada pembagian peran yang jelas seperti pengambilan foto maupun video di lapangan, penulisan narasi, dan editor visual untuk dipublikasikan di media sosial agar beban kerja tidak bertumpu pada satu individu dan mencegah elitisme dalam gerakan. Selain itu, warga perlu menjalin aliansi strategis dengan media independen, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), dan media alternatif pro-demokrasi untuk memperluas jangkauan suara ke luar batas geografis Kampung Laut. Pendidikan kampanye harus dilakukan secara konsisten melalui metode yang merakyat, menjadikan setiap warga sebagai agen informasi yang mendokumentasikan setiap intimidasi dan fakta lapangan sebagai alat bukti perlawanan yang tak terbantahkan.
Pelatihan ditutup dengan closing statement dari Ketua Panitia dengan harapan agar pemuda Kampung Laut terus belajar, berorganisasi, terorganisir dan sistematis serta memupuk keberanian untuk bersuara.
“Ilmu ini mahal, tetapi hari ini warga bisa mengaksesnya secara gratis dari apa yang disampaikan oleh LBH Yogyakarta dan teman-teman Jaringan Bata Laut. Tinggal bagaimana kita menjaga semangat dan konsistensi perjuangan,” pungkas Risnandar.
[MH]
Catatan: Siaran Pers ini diperbarui pada 23 Februari 2026 dengan penambahan pernyataan Meila Nurul Fajriah, Wakil Ketua Kampanye YLBHI dan Julian Duwi Prasetya, Direktur LBH Yogyakarta.
