Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengadukan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo ke Komnas HAM atas tindakan represif terhadap warga penghuni tanah Kentingan Baru, Jebres, Surakarta.
Lahirnya Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengasosiasikan keputusan pemerintah untuk memilih jalur ekonomi liberal sudah keluar dari khitah ekonomi kerakyatan yang menjadi spirit bangsa Indonesia. Diperlukan perlindungan terhadap pasar tradisional supaya pelaku ekonomi kecil tetap dapat eksis.
Larangan terhadap pengoperasian bentor oleh Gubernur DIY tanpa mencarikan alternatif sumber mata pencaharian lain juga patut dipersalahkan, karena kebijakan yang baik selain memuat perintah dan larangan namun juga memiliki nilai kemanfaatan dan berkeadilan sosial bagi masyarakat
[ Senin, 29 Maret 2010 ] JOGJA- DPR RI pernah digemparkan oleh kasus korupsi raibnya salah satu pasal dalam UU Kesehatan menyangkut rokok yang baru saja disahkan dewan dan pemerintah pada awal Januari silam. Kasus serupa ditengarai juga terjadi di Provinsi DIJ. Perda No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara misterius...
Jl. Benowo No.309, Winong, RT 12/RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172
Dukung Perjuangan Kami
Donasi Anda sangat berarti untuk membantu dalam setiap upaya perjuangan bantuan hukum.
Phone:(+62) 89510629630