https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/01/Eksekusi-putusan-klasis.jpeg?resize=1040%2C640&ssl=1

Media: VOA INDONESIA (18/01/2021) ditulis oleh: Nurhadi Sucahyo Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gunungkidul meminta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta melakukan eksekusi putusan. Tindakan itu penting, karena GKJ Gunungkidul telah dua kali menang di pengadilan, namun putusannya tidak dilaksanakan pemerintah daerah setempat. Putusan itu terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/07/diskusi-tol-youtube.jpeg?resize=1280%2C640&ssl=1

Yogyakarta, Gatra.com – Dosen Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta AB Widyatama menilai pembangunan tol oleh Kabinet Presiden Joko Widodo, terlebih di masa pandemi Covid-19 bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Negara seharusnya terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini disampaikan Widyatama yang menjadi narasumber dalam webminar “Kepentingan Ekonomi Politik...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/04/pembangunan-bendungan-Bener-Wadas.jpeg?resize=720%2C640&ssl=1

Ditulis oleh: Pito Agustin Rudiana Yogyakarta, IDN Times – Pagebluk COVID-19 belum mereda. Data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 10 April 2020 disebutkan kasus positif sebanyak 3.512, pasien sembuh 282 orang, dan pasien meninggal 306 orang. “Dan virus Corona sudah menginfeksi manusia di 34 provinsi di Indonesia,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/04/posko-pengaduan-covid-19.jpeg?resize=1080%2C640&ssl=1

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Muhammad Ilham Baktora Selasa, 21 April 2020 | 16:35 WIB   SuaraJogja.id – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil DIY Basmi Covid-19 membuka Pos Pengaduan untuk hak kesehatan dan hak atas pekerjaan dampak Covid-19. Hal itu menyusul banyaknya posisi pekerja dan buruh yang rawan diberhentikan oleh perusahaan sewaktu-waktu tanpa mendapatkan...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/03/diskusi-RUU-PKS.jpg?resize=1024%2C640&ssl=1

Himmah Online, Yogyakarta – Women March Yogyakarta bersama dengan Lavender Study Club dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengadakan diskusi mengenai urgensi pengesahan RUU PKS. Diskusi yang berjudul “Mau Dibawa Ke Mana RUU PKS?” diadakan pada Senin, 3 Februari 2020 sore hari di kantor LBH Yogyakarta, Prenggan, Kotagede. Staf divisi penelitian, informasi dan dokumentasi LBH Yogyakarta,...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/08/LBH-YOGYAKARTA-e1568478677462.jpg?resize=300%2C300&ssl=1

Yogyakarta, Gatra.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dituntut untuk transparan dalam menangani virus Corona Covid-19. Pemda DIY pun dinilai lamban dalam membuka informasi penanganan pandemi Covid-19. Hal ini disuarakan jaringan masyarakat sipil Yogyakarta yang terdiri atas sejumlah lembaga yakni Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Combine, Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta,...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/03/kantor-LBH-Yogyakarta.jpeg?resize=1032%2C640&ssl=1

Oleh: Pito Agustin Rudiana Yogyakarta, IDN Times – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengingatkan Corona Virus Disease (COVID-19) telah diklasifikasikan sebagai bencana nonalam oleh pemerintah pusat per 11 Maret 2020 lalu. Semestinya Pemda DIY segera mengambil langkah pencegahan, penanggulangan dan kontrol yang diarahkan pada pengurangan resiko persebaran virus Corona dengan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. “Sudah...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/03/IWD-2020.jpeg?resize=1280%2C640&ssl=1

TEMPO.CO, Yogyakarta – Polisi memeriksa poster dan spanduk yang disiapkan para aktivis sebelum memperingati Hari Perempuan Internasional di Yogyakarta pada Ahad, 8 Maret 2020. Puluhan polisi berjaga sejak Ahad pagi, 8 Maret 2020 di taman parkir Abu Bakar Ali dan memeriksa setiap spanduk yang dibawa aktivis. Polisi wanita dan laki-laki meminta satu per satu demonstran membuka spanduk dan bertanya tentang isi...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/01/Kesepakatan-damai-Bupati-Bantul-vs-GPdI-Sedayu-2.jpeg?resize=1152%2C576&ssl=1

tirto.id – Pendeta Tigor Yunus Sitorus, pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu Bantul sepakat mencabut gugatan ke Bupati Bantul Suharsono soal pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja. Ia juga bersedia memindah lokasi gereja. Pendeta Sitorus dan Suharsono pada Rabu (8/1/2020) bertempat di Kantor Bupati mendatangani surat kesepakatan yang salah satu isinya adalah kersedian...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/01/20191226_112235-1-1542637123-1578281952128.jpg?resize=1280%2C640&ssl=1

Harianjogja.com, JOGJA-Banyaknya pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah lewat Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2015 dan 2020 di DIY dinilai bersifat destruktif. Pasalnya pembangunan itu mengesampingkan kepentingan lingkungan, minim keterlibatan masyarakat dan kerap melanggar HAM. Direktur LBH Jogja, Yogi Zulfadhli, menjelaskan pembangunan destruktif ini mengakibatkan munculnya konflik agraria di berbagai titik di Jogja dan Jawa Tengah, di...

Jl. Benowo No.309, Winong, RT 12/RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

+ 62 (0274) 4351490