https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-29-at-13.51.35.jpeg?resize=1280%2C640&ssl=1

Siaran Pers Bertentangan Dengan Hukum, Hakim PHI Perintahkan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Cabut SK PHK Terhadap Empat Orang Dosen   Senin, 29 November 2021, majelis hakim pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan perkara nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada empat orang dosen Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta, yakni Idham...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot_20211122-113333_Instagram.jpg?resize=1078%2C640&ssl=1

Ditulis oleh Rafif Nafia – Mahasiswa magang dari FH UGM Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan jaminan atas hak asasi manusia warga negaranya melalui konstitusi Negara. Salah satu jaminan hak tersebut adalah hak atas kebebasan beragama yang tercantum pada Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29. Hak kebebasan beragama sendiri sejatinya mencakup pada dua aspek, yakni...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/11/20211109_112728.jpg?resize=1280%2C640&ssl=1

SOMASI TERBUKA Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan somasi kepada penerima mandat rakyat sebagai pengurus urusan publik : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I Yogyakarta Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta yang berada pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/11/Kiriman-Instagram-Hari-Ulang-Tahun-Republik-Indonesia-Merah-Hitam-Putih.jpg?resize=1080%2C640&ssl=1

Siaran pers ARDY Tolak Undangan Sosialisasi Pergub DIY tentang Larangan Demonstrasi Kawasan Malioboro Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) memperoleh surat dari Gubernur D.I. Yogyakarta. Dilayangkan kemarin Selasa, 2 November 2021, sekitar pukul 18.00, melalui WhatsApp anggota ARDY Yogi Zul Fadhli dan Shinta Maharani, surat bernomor 180/21648 itu berisi undangan diskusi publik terhadap Pergub DIY...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/10/Hari-Listrik-Nasional-1.png?resize=1080%2C640&ssl=1

Siaran Pers Bersama Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI), LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Bandung 76 Tahun Hari Listrik Nasional: Negara Produksi Akumulasi Keuntungan bagi Pemilik Modal dan Akumulasi Penderitaan untuk Rakyat. Kita semua adalah rakyat. Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Miskin Kota, Minoritas seksual, Minoritas agama, Perempuan, Masyarakat adat, Anak, Pelajar dan Kelompok masyarakat...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-26-at-14.10.10.jpeg?resize=554%2C537&ssl=1

Siaran Pers: LBH Yogyakarta Menerima Pengaduan Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM) atas Ancaman Penggusuran oleh BBWS SO Pada tanggal 26 Oktober 2021 Paguyuban Mandiri Kali Code Mandiri membuat pengaduan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Kris Triwanto mewakili kepentingan paguyuban menyampaikan bahwa warga akan digusur tanpa adanya relokasi. Pada tanggal 25 September 2020...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-25-at-15.20.52.jpeg?resize=1280%2C640&ssl=1

Siaran Pers Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Pergub Larangan Demonstrasi Maladministrasi, Sultan Sepatutnya Taat Konstitusi   Yogyakarta- Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) mendesak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjalankan hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan Peraturan Gubernur DIY melarang demonstrasi di kawasan Malioboro maladministrasi....

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20211007-WA0008.jpg?resize=1040%2C640&ssl=1

Identitas kependudukan merupakan salah satu prasyarat penting bagi pemenuhan hak-hak dasar kewarganegaraan yang wajib dipenuhi oleh negara. Sebagai negara hukum Indonesia menganut prinsip legalitas dimana setiap tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sebagaimana amanat UUD 1945, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-05-at-15.04.10.jpeg?resize=1280%2C640&ssl=1

Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dikurangi atau dicabut. Hal tersebut memberikan konsekuensi bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan guna memenuhi, menegakkan, dan melindungi HAM bagi warga negaranya. Di Indonesia, HAM dijamin melalui konstitusi pada...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-04-at-20.52.33.jpeg?resize=1080%2C640&ssl=1

Dengan mempertimbangkan : Catatan/observasi oleh panitia selama proses KALABAHU berlangsung; Penilaian esai analisa pelanggaran HAM & demokrasi; Penilaian esai motivasi; dan Wawancara oleh Pengabdi Bantuan Hukum. LBH Yogyakarta mengumumkan nama-nama yang LOLOS sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta Tahun 2021, yaitu : Adinda Aurellia Sekar Anjani / Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Faisal Saidi...

Jl. Benowo No.309, Winong, RT 12/RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

+ 62 (0274) 4351490