Masyarakat Dusun Winong Meminta Kejelasan Terkait Kawasan Peruntukan Industri Karangkandri

Rilis Pers Bersama LBH Yogyakarta dan Walhi Jawa Tengah “Masyarakat Dusun Winong Meminta Kejelasan Terkait Kawasan Peruntukan Industri Karangkandri” Kamis, 25 Mei 2023, perwakilan masyarakat dusun Winong, desa Slarang, kec. Kesugihan, kab. Cilacap bersama Walhi Jawa Tengah dan LBH Yogyakarta mendatangi Kantor Bupati Cilacap untuk melakukan audiensi. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Ekonomi...

Ringkasan Eksekutif untuk Pengambilan Kebijakan

LBH Yogyakarta telah menilai kinerja Gubernur DIY selama periode 2017-2022 melalui kebijakannya berdasarkan pada hasil pendampingan LBH Yogyakarta serta masukan publik yang dihimpun melalui diseminasi pada 14 Maret 2023 dan FGD pada 3 April 2023. Berlandaskan pada demokrasi dan HAM, kami menemukan banyak defect yang membuat demokrasi di DIY masuk dalam kategori rapuh. Kami khawatir...

Catatan Kritis atas Kebijakan Gubernur DIY Periode 2017-2022 “Demokrasi Narimo Ing Pandum”

  Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selalu berada di atas ratarata indeks demokrasi nasional selama 2018-2020, namun cenderung menurun jika dibandingkan dengan indeks demokrasi DIY 2015-2017. Meski lebih baik ketika dibandingkan rerata nasional, beberapa kelompok masyarakat di DIY mangalami tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Institusiinstitusi demokrasi yang eksis, seperti...

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Ditulis oleh Rafif Nafia – Mahasiswa magang dari FH UGM Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan jaminan atas hak asasi manusia warga negaranya melalui konstitusi Negara. Salah satu jaminan hak tersebut adalah hak atas kebebasan beragama yang tercantum pada Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29. Hak kebebasan beragama sendiri sejatinya mencakup pada dua aspek, yakni...

Keberatan dan Penolakan Warga Wadas Atas Adanya Rencana Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek Pengadaan Tanah di Desa Wadas

PERS RILIS Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) secara tegas MENOLAK adanya rencana pertambangan quarry batuan andesit di desa wadas. Penolakan sudah dilakukan sejak tahap sosialisasi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener pada 27 Maret 2018 yang diadakah oleh Balai Besar Wilayah Sungai – Serayu Opak (BBWS-SO), pada saat itu warga wadas secara...

Refleksi atas Pengesahan UU Cipta Kerja serta Masa Depan HAM di Indonesia

Oleh: Danang Kurnia Awami* Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) telah menjadi bahasan menegangkan sejak tahun 2019. RUU ini dikebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2015-2019 di masa jabatannya. Situasi ini disikapi oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil lainnya berupa aksi demonstrasi berkaitan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Alasannya,...

Kajian dan Kertas Posisi; Respon Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU...

LBH Yogyakarta: Infrastruktur dan Diskriminasi Catatan Buruk 2019

Yogyakarta– Lembaga Bantuan Hukum menyebut proyek infrastruktur dan diskriminasi kelompok minoritas menjadi catatan buruk sepanjang 2019. Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli menyebutkan berbagai proyek infrastruktur di Yogyakarta merampas ruang hidup masyarakat. Proyek besar itu di antaranya pembangunan Bandar Udara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atau Yogyakarta International Airport. Proyek bandara itu menggusur...