https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/08/LBH-YOGYAKARTA-e1568478677462.jpg?resize=300%2C300&ssl=1

Pada sidang tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik yang memuat sebanyak mungkin ketentuan pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951 dan...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/08/LBH-YOGYAKARTA-e1568478677462.jpg?resize=300%2C300&ssl=1

Sumber : KOMPAS, kamis 30 Desember 2010 hal. A YOGYAKARTA, KOMPAS – Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sepanjang 2010 menerima dan menangani 361 kasus bantuan hukum dari masyarakat. Dari jumlah itu, kasus yang tercata meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun lalu ialah pelanggaran hak sipil dan politik masyarakat. “Pada 2010, kami menangani 56 kasus yang berkaitan dengan...

Jl. Benowo, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172