https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/04/Siaran-pers-masyarakat-sipil-jogja.jpeg?resize=1080%2C640&ssl=1

Pemda DIY Harus Segera Buat Strategi Konkret Untuk Selamatkan Warga Dari Wabah Covid-19 (Catatan Kritis 30 Hari Penanganan Wabah Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta)   Sudah 30 hari status tanggap darurat wabah virus corona (covid-19) diberlakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Situasinya kian hari, justru semakin gawat. Dari laporan dinas kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/08/LBH-YOGYAKARTA-e1568478677462.jpg?resize=300%2C300&ssl=1

Siaran Pers YLBHI Pemberlakuan Karantina Wilayah Secara Diam-Diam dan Tak Berdasar Undang-Undang Melanggar Hak Warga Negara   YLBHI mendapatkan cukup banyak laporan mengenai pembubaran kerumunan oleh Aparat Kepolisian mulai dari cafe hingga pesta. Belakangan ini bahkan beredar video singkat tentang pembubaran pesta dan pernyataan anggota Polri memerintahkan anggotanya untuk membawa penyelenggara ke kantor polisi. Hal...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/03/poster-kajian-covid-19.jpeg?resize=1080%2C640&ssl=1

Selama Pandemi Covid-19 mulai merajalela di Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah semakin memprihatinkan. Banyak pihak merasa bahwa pemerintah sangat lamban dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini. Alih-alih mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk meminimalisir penyebaran virus, pemerintah malah seakan tidak melihat bahwa virus ini sangat serius pada awalnya. Selain itu, dalam proses penangannanya hingga...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/03/WhatsApp-Image-2020-03-17-at-20.34.19.jpeg?resize=800%2C640&ssl=1

Siaran Pers Bersama Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta Gubernur DIY Harus Transparan Berikan Informasi Penanganan Virus Corona Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mau membuka seluruh informasi penting tentang penanganan pandemi virus Corona dengan alasan menghindari kepanikan. Padahal informasi ini penting untuk peningkatan kewaspadaan masyarakat dan membangun kesadaran publik untuk melakukan gerakan pencegahan penyebaran virus. Undang-Undang No....

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/03/20200314_115721_0000.png?resize=1280%2C640&ssl=1

Pada 9 Maret 2020, Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta, terbitkan siaran pers. Ditandatangani oleh Singgih Raharjo, selaku Kepala Dinas Pariwisata, selebaran yang hanya terdiri dari satu halaman ini berisi pokok pikiran Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta menyangkut persebaran virus corona disease (covid-19) dan bagaimana ia menyikapinya. Dari kaca matanya, di tengah dunia yang dilanda kedaruratan pandemik...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/03/IMG-20190706-WA0015.jpg?resize=1040%2C640&ssl=1

Optimalisasi Peran Paralegal: Upaya Membuka Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin   Sehubungan dengan adanya pemberitahuan yang terdapat pada laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (https://partisipasiku.bphn.go.id/perencanaanhukum/permen) tentang public hearing mengenai rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (permenkumham) tentang Paralegal Pemberi Bantuan Hukum, maka kami perlu menyampaikan hal-hal yang akan tersebut dalam police brief ini. Respon...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2020/01/Kesepakatan-damai-Bupati-Bantul-vs-GPdI-Sedayu.jpeg?resize=1152%2C576&ssl=1

PERS RILIS Tindakan bupati bantul dengan membatalkan fasilitasi IMB Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI Sedayu) sebagai rumah ibadat, melalui SK Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI Sedayu) sebagai rumah ibadah, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mencabut IMB...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/12/launching-catahu.jpeg?resize=1032%2C581&ssl=1

“Investasi Subur, Mengapa Rakyat Digusur? Catatan atas Pembangunan yang beresiko.” “Kekuatan sesungguhnya, kekuatan yang harus kita perjuangkan malam dan siang, bukanlah kekuasaan atas segala hal, tetapi atas manusia.” George Orwell   Berangkat dari kondisi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan sebagaimana daerah kerja LBH Yogyakarta pada...

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Image-2019-12-14-at-20.21.59.jpeg?resize=1080%2C640&ssl=1

Siaran Pers Bersama Jaringan Advokasi Masyarakat Peduli Pekerja Informal Yogyakarta (Yasanti, ICM, LBH Yogyakarta, SPPR Kota Yogyakarta, SPPR Bantul, Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY, Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia, PEKKA, Komunitas Jamu Gendong Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Mitra Wacana, RTND, Yayasan Samin Walhi Yogyakarta, SP Kinasih, Paju Monca dan Aliansi Masyarakat Peduli...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/10/pernyataan-sikap.jpeg?resize=940%2C640&ssl=1

PERNYATAAN SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK GERAKAN INKLUSI MENOLAK SEGALA BENTUK KEKERASAN YANG MEMBUNGKAM PENYAMPAIAN PENDAPAT RAKYAT SIPIL   Kami adalah individu dan bagian dari kelompok dan organisasi yang memperjuangkan keadilan berbasis kemanusiaan dan penegakan HAM. Sepanjang hayat di negara ini, amat jarang kami peroleh itikad baik pemerintah memenuhi hak-hak hidup di lingkungan yang layak, adil,...

Jl. Benowo No.309, Winong, RT 12/RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

+ 62 (0274) 4351490