https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/10/pernyataan-sikap.jpeg?resize=940%2C640&ssl=1

PERNYATAAN SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK GERAKAN INKLUSI MENOLAK SEGALA BENTUK KEKERASAN YANG MEMBUNGKAM PENYAMPAIAN PENDAPAT RAKYAT SIPIL   Kami adalah individu dan bagian dari kelompok dan organisasi yang memperjuangkan keadilan berbasis kemanusiaan dan penegakan HAM. Sepanjang hayat di negara ini, amat jarang kami peroleh itikad baik pemerintah memenuhi hak-hak hidup di lingkungan yang layak, adil,...

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/09/Hentikan-Memuja-Investor-Tegakkan-Kedaulatan-Rakyat-Jalankan-Amanat-Konstitusi.png?resize=1024%2C512&ssl=1

Siaran Pers Hari Tani Nasional 2019 YLBHI dan 16 Kantor LBH-YLBHI Hentikan Memuja Investor, Tegakkan Kedaulatan Rakyat, Jalankan Amanat Konstitusi 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional, catatan YLBHI sepanjang tahun 2019 terdapat banyak kejutan pahit yang mengancam keberlangsungan hidup petani dan masyarakat adat. Awal tahun 2019, masyarakat sipil terus mendorong kemajuan pembahasan dan pengesahan...

https://i0.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Image-2019-08-31-at-10.44.11.jpeg?resize=1040%2C640&ssl=1

Sampai saat ini pun masih banyak terjadi masalah-masalah lingkungan pada masyarakat terdampak yang terlihat secara kasat mata, khususnya di dusun Winong. Hal ini jelas menandakan bahwa kegagalan realisasi perencanaan dan pengelolaan lingkungan oleh PT S2P PLTU Cilacap. Kegagalan tersebut ditandai dengan timbulnya permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai.

https://i2.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/09/CEDAW.jpg?resize=1280%2C640&ssl=1

Sebab menunda pengesahan terhadap RUU PKS berarti menunda terpenuhinya perlindungan perempuan korban kekerasan dan melanggengkan diskriminasi terhadap mereka. Hal ini juga berarti bahwa Negara telah gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

https://i1.wp.com/lbhyogyakarta.org/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Image-2019-07-22-at-10.33.02.jpeg?resize=1080%2C608&ssl=1

Kejaksaan RI memiliki visi “Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Berkaitan dengan hari Kejaksaan ini dan memeperhatikan Visi Kejaksaan RI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beserta 15 kantor LBH menemukan 20 fakta (terlampir) bahwa lembaga ini belum akuntabel, proporsional, dan profesional dan belum mengedepankan demokrasi dan Hak Azasi Manusia dalam tugas penuntutan.

Jl. Benowo, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

+ 62 (0274) 376316