Menjegal Demokrasi: Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Yogyakarta

Ilustrasi sampul oleh Yayak Yatmaka   Penjegalan demokrasi di Indonesia berlangsung secara sistematis dan terstruktur sepanjang tahun 2023. Tangan-tangan kekuasaan mengayunkan hukum sebagai alat penjegalan itu sendiri—yang dalam negara hukum yang waras, mustinya digunakan untuk menjaga demokrasi. Diawali dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi pada 31 Maret 2023, legalisme otokrasi terus menjadi praktik...

Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi Alternatif Untuk Pengembangan Energi Terbarukan dan Terjangkau

ilustrasi: pixabay Pengertian Koperasi Disadur dari buku Koperasi: Teori dan Praktik (2001) terbitan Erlangga, Koperasi atau dalam bahasa inggris disebut cooperative ini berasal dari kata co-operation yang berarti “kerja sama”. Di sisi lain, ada pula yang mengartikan koperasi dengan makna menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand in hand)....

Penerimaan Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH) LBH Yogyakarta 2024

LBH Yogyakarta telah berkomitmen terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia sejak tahun 1981 dan secara konsisten memberikan Bantuan Hukum Struktural (BHS) kepada masyarakat yang dimiskinkan, marginal, buta hukum dan tertindas. Setiap tahunnya kami menerima ratusan pengaduan dengan ribuan hingga puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karena itu, LBH Yogyakarta membutuhkan lebih banyak orang terlibat untuk...

Tolak Kehadiran Tambang Ilegal di Kali Progo! Warga Paguyuban Dusun Siyangan Peduli Kali Progo Melakukan Audiensi ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Warga Dusun Siyangan, LBH Yogyakarta dan Gusdurian Yogyakarta usai melakukan audiensi ke Dinas PU ESDM DIY (Sumber : Dok. Gusdurian Yogyakarta)   Yogyakarta – Kamis (21/3), Paguyuban Dusun Siyangan Peduli Kali Progo bersama LBH Yogyakarta dan Gusdurian Yogyakarta mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PU ESDM) Daerah Istimewa Yogaykarta...

Dari Konferensi Stockholm hingga COP 28 Dubai : Apa yang Luput dari Upaya-Upaya Penyelesaian Krisis Iklim?

Tangkapan layar wawancara dengan Masyarakat Adat Dayak Misik Desa Kembang yang tergusur akibat Proyek Katingan Mentaya (Sumber : Narasi tv) Sekilas perjalanan Kurang lebih 50 tahun yang lalu, sebuah konferensi internasional lingkungan hidup pertama dalam sejarah umat manusia berlangsung di Stockholm, Swedia. Pertemuan tersebut dihadiri setdaknya sebanyak 113 Negara anggota PBB dari berbagai benua. Hal...

Forum Organisasi Bantuan Hukum DIY dan Akademisi meluncurkan Pos Pengaduan Bersama untuk Keselamatan Demokrasi dan Negara Hukum

Selasa, 13 Februari 2023, Forum Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Akdemisi mendeklarasikan dan meluncurkan Pos Pengaduan bersama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pos Pengaduan ini dimaksudkan menjadi wadah advokasi bagi berbagai upaya pembungkaman terhadap civitas akademika dan masyarakat sipil yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Menjelang pemilu 2024, Rezim terbelakang Joko...

Peringatan 2 Tahun Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro

Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang kini menempati Teras Malioboro 2 mengadakan Doa Bersama & Refleksi 2 Tahun Relokasi PKL Malioboro yang dilaksanakan pada Kamis 1 Februari dan dihadiri oleh ratusan pedagang. Agenda ini menjadi wadah silaturrahmi dalam meningkatkan kekompakan dan kesolidan pedagang, keyakinan akan perjuangan, dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini...

Penghayat Kepercayaan di Cilacap Masih Dipersulit dalam Mengakses Layanan Publik, Dari Adminduk hingga Layanan Pendidikan

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016, Negara telah memperkuat jaminan konstitusional bagi Penghayat yang sebelumnya diatur dalan Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasasr. Namun penerapannya di lapangan jauh panggang dari api. Di beberapa tempat masih dijumpai penghayat yang masih kesulitan bahkan mengalami diskriminasi saat mengakses layanan publik. Salah satu kasus tersebut terjadi di Kabupaten...

Sidang Putusan Tiga Polisi Pelaku Penyiksaan Oki Kristodiawan : Menagih Pertanggungjawaban Pimpinan Aparat!

Selasa, 9 Januari 2024 Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Perkara 205/Pid.b/2023/PN Pwt menjatuhkan vonis pidana penjara tujuh tahun terhadap tiga anggota Polisi Polresta Banyumas yang terdiri dari Aipda Andriyanto Anggun Widodo, Briptu Alfian Lutfi Arianto dan Bripka I Made Arsana. Ketiga polisi tersebut terbukti telah melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan dan penyiksaan hingga menyebabkan Oki...

Siaran Pers: Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan Tahananan Polres Banyumas Oki Kristodiawan di Banyumas: 4 Terdakwa Polisi dituntut 6 dan 7 tahun Penjara

Siaran Pers Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan Tahananan Polres Banyumas Oki Kristodiawan di Banyumas:  4 Terdakwa Polisi dituntut 6 dan 7 tahun Penjara   Pada Selasa, 28 November 2023, telah dibacakan tuntutan kepada 4 (empat) polisi yang terlibat pada kasus penyiksaan hingga berakibat meninggalnya Oki Kristodiawan (OK) di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, pada 17 Mei 2023...