Forum Organisasi Bantuan Hukum DIY dan Akademisi meluncurkan Pos Pengaduan Bersama untuk Keselamatan Demokrasi dan Negara Hukum

Selasa, 13 Februari 2023, Forum Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Akdemisi mendeklarasikan dan meluncurkan Pos Pengaduan bersama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pos Pengaduan ini dimaksudkan menjadi wadah advokasi bagi berbagai upaya pembungkaman terhadap civitas akademika dan masyarakat sipil yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Menjelang pemilu 2024, Rezim terbelakang Joko...

Peringatan 2 Tahun Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro

Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang kini menempati Teras Malioboro 2 mengadakan Doa Bersama & Refleksi 2 Tahun Relokasi PKL Malioboro yang dilaksanakan pada Kamis 1 Februari dan dihadiri oleh ratusan pedagang. Agenda ini menjadi wadah silaturrahmi dalam meningkatkan kekompakan dan kesolidan pedagang, keyakinan akan perjuangan, dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini...

Penghayat Kepercayaan di Cilacap Masih Dipersulit dalam Mengakses Layanan Publik, Dari Adminduk hingga Layanan Pendidikan

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016, Negara telah memperkuat jaminan konstitusional bagi Penghayat yang sebelumnya diatur dalan Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasasr. Namun penerapannya di lapangan jauh panggang dari api. Di beberapa tempat masih dijumpai penghayat yang masih kesulitan bahkan mengalami diskriminasi saat mengakses layanan publik. Salah satu kasus tersebut terjadi di Kabupaten...

Sidang Putusan Tiga Polisi Pelaku Penyiksaan Oki Kristodiawan : Menagih Pertanggungjawaban Pimpinan Aparat!

Selasa, 9 Januari 2024 Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Perkara 205/Pid.b/2023/PN Pwt menjatuhkan vonis pidana penjara tujuh tahun terhadap tiga anggota Polisi Polresta Banyumas yang terdiri dari Aipda Andriyanto Anggun Widodo, Briptu Alfian Lutfi Arianto dan Bripka I Made Arsana. Ketiga polisi tersebut terbukti telah melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan dan penyiksaan hingga menyebabkan Oki...

Siaran Pers: Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan Tahananan Polres Banyumas Oki Kristodiawan di Banyumas: 4 Terdakwa Polisi dituntut 6 dan 7 tahun Penjara

Siaran Pers Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan Tahananan Polres Banyumas Oki Kristodiawan di Banyumas:  4 Terdakwa Polisi dituntut 6 dan 7 tahun Penjara   Pada Selasa, 28 November 2023, telah dibacakan tuntutan kepada 4 (empat) polisi yang terlibat pada kasus penyiksaan hingga berakibat meninggalnya Oki Kristodiawan (OK) di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, pada 17 Mei 2023...

Babak Baru Meninggalnya OK di Polresta Banyumas: Sidang 4 Polisi Terduga Pelaku Penyiksaan di PN Purwokerto

Siaran Pers: Babak Baru Meninggalnya OK di Polresta Banyumas: Sidang 4 Polisi Terduga Pelaku Penyiksaan di PN Purwokerto Setelah 4 (empat) bulan pasca meninggalnya OK di Rumah Tahanan Polresta Banyumas, terdapat 4 (empat) anggota polisi yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam meninggalnya Tahanan OK. Para anggota polisi tersebut disidangkan pada nomor perkara 204/Pid.B/2023/PN Pwt dengan nama...

Siaran Pers: Catatan Kritis Ranperpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Siaran Pers Catatan Kritis Ranperpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemerintah saat ini sedang merumuskan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Ranperpres PKUB) untuk mengganti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah...

Masyarakat Dusun Winong Meminta Kejelasan Terkait Kawasan Peruntukan Industri Karangkandri

Rilis Pers Bersama LBH Yogyakarta dan Walhi Jawa Tengah “Masyarakat Dusun Winong Meminta Kejelasan Terkait Kawasan Peruntukan Industri Karangkandri” Kamis, 25 Mei 2023, perwakilan masyarakat dusun Winong, desa Slarang, kec. Kesugihan, kab. Cilacap bersama Walhi Jawa Tengah dan LBH Yogyakarta mendatangi Kantor Bupati Cilacap untuk melakukan audiensi. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Ekonomi...

Ringkasan Eksekutif untuk Pengambilan Kebijakan

LBH Yogyakarta telah menilai kinerja Gubernur DIY selama periode 2017-2022 melalui kebijakannya berdasarkan pada hasil pendampingan LBH Yogyakarta serta masukan publik yang dihimpun melalui diseminasi pada 14 Maret 2023 dan FGD pada 3 April 2023. Berlandaskan pada demokrasi dan HAM, kami menemukan banyak defect yang membuat demokrasi di DIY masuk dalam kategori rapuh. Kami khawatir...

Catatan Kritis atas Kebijakan Gubernur DIY Periode 2017-2022 “Demokrasi Narimo Ing Pandum”

  Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selalu berada di atas ratarata indeks demokrasi nasional selama 2018-2020, namun cenderung menurun jika dibandingkan dengan indeks demokrasi DIY 2015-2017. Meski lebih baik ketika dibandingkan rerata nasional, beberapa kelompok masyarakat di DIY mangalami tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Institusiinstitusi demokrasi yang eksis, seperti...