Warga Pesisir Alami Intimidasi Lewat SMS
Sumber : Radar Jogja
KULONPROGO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi warga pesisir selatan Kulonprogo, kemarin (22/6). Kedatangan mereka untuk mengetahui sejauh mana dugaan pelanggaran HAM yang dialami para petani terkait pertambangan pasir besi.
Rencananya, rombongan Komnas HAM yang terdiri dari tiga orang juga akan mendatangi Pemkab Kulonprogo, DPRD Kulonprogo, dan Polres Kulonprogo.
Komisioner Komnas HAM Ahmad Baso mengatakan, kedatangan mereka untuk mencari data selengkap mungkin terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Apalagi, pihaknya mendapatkan pengaduan bahwa hak-hak warga telah dilanggar dengan adanya proyek tambang besi di pesisir selatan Kulonprogo.
Ahmad menjelaskan, dikatakan ada pelanggaran HAM apabila warga mendapatkan intimidasi dari pihak lain. Jika dalam proyek tambang besi ini ada unsur intimidasi dan perampasan hak atas tanah maka itu jelas sudah melanggar HAM.
Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti. ”Maka itu, kami ingin tahu secara detail langsung dari para petani. Selain itu, kami juga akan mencari tahu kepada bupati, polisi, dan DPRD Kulonprogo sejauh mana mereka mengawal perlindungan kepada warganya,” ujarnya.
Korlap PPLP Widodo mengatakan, selama ini warga di pesisir cukup was-was dengan adanya rencana tambang pasir besi. Sebab, warga mendapatkan intimidasi berupa ancaman melalui pesan pendek (short message service/SMS) maupun telepon.
Ada pula tindakan kriminalisasi terhadap salah seorang anggota PPLP yakni kasus pencemaran nama baik yang menyeret Korlap Gupit Tukijo. Selain itu, posko milik warga dirusak pada tahun 2008 silam.”Kami para korlap PPLP juga mendapatkan intimidasi. Bahkan, empat hari lalu ada kabar bahwa saya dijadikan target berikutnya,” terangnya.
Sekretaris PPLP Sukarman berharap agar ada keadilan bagi warga PPLP. Apalagi, selama ini mereka sudah mampu bertahan hidup di lahan pasir yang dikenal sebagai lahan kritis. Berkat usaha mereka akhirnya lahan itu menjadi lahan produktif. ”Dalam konsultasi publik yang dilakukan beberapa waktu silam, warga sempat bentrok dengan aparat. Warga menolak tambang pasir besi,” imbuhnya. (ila)
Artikel Terkait
