Sumber : Harjo, Rabu, 23 Juni 2010 14:10:57
KULONPROGO: Menanggapi keluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo di pesisir pantai selatan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kulonprogo Rabu (23/6).
Kedatangan KOmnas HAM ke Pemkab Kulonprogo disambut oleh Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo didampingi Sekretaris Daerah Budi Wibowo dan jajaran SKPD terkait.
Sedangkan Ahmad Baso didampingi oleh Mimin Bh Staff Sub Komisi Komnas HAM dan Bayu dari bagian pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM.
Ahmad mengatakan, pihaknya ingin mengklarifikasi terkait dengan keterlibatan TNI saat kegiatan sosialisasi Amdal pasir besi dari PT Jogja MAgasa Iron (JMI).
“Dari keluhan warga PPLP, dalam sosialisasi ada TNI yang ikut dalam kegiatan itu. Kenapa harus melibatkan TNI, kalau dilakukan dengan cara yang merakyat kan mungkin hasilnya akan berbeda,” ungkap Ahmad.
Sementara itu, Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo mengatakan, pihaknya justru tidak tahu jika dalam sosialisasi yang dilakukan PT JMI juga melibatkan TNI.
“Kita tidak tahu soal JMI menggunakan TNI. Itu uusan yudikatif dan eksekutif hanya bertugas memantau saja,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Kulonprogo Yuliardi menanggapi klarifikasi dari Komnas HAM soal keterlibatan TNI dalam sosialisasi antara JMI dan PPLP, Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Ponimin mengatakan, Dewan belum melihat soal keterlibatan tersebut.(Harian Jogja/Martha Narulita)